Jakarta, suaramerdeka-jakarta.com Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengeluhkan pembatasan sosialisasi dan pendidikan politik di lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Dia berpendapat, lembaga pendidikan seperti kampus merupakan tempat berkumpulnya generasi milenial sehingga efektif dalam memberikan sosialisasi politik.
"Apakah sistem politik kita memungkinkan generasi milenial masuk? Saya agak pesimistis karena biaya politik di Indonesia tinggi, lalu bagaimana milenial ikut sistem tersebut," kata Jazilul dalam diskusi bertajuk "Pemilih Pemula dan Potensi Kaum Muda sebagai Bonus Demografi untuk Kemajuan Bangsa".
Menurutnya, hal ini membuat politik sebagai 'barang' mewah bagi anak muda. "Kenapa generasi muda malah dijauhkan dari dunia politik dan kampus harus steril dari politik. Padahal bila kaum milenial tidak boleh diajari politik maka akan membuat perkembangan Indonesia lambat," ujarnya.
Untuk itu, politikus PKB ini mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (parpol) untuk kepentingan generasi milenial agar mau masuk dalam dunia politik. Dia menegaskan, generasi muda khususnya milenial memiliki peran amat penting untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
"Jalur politik dianggap kaum milenial merupakan 'jalan mewah', sehingga partai politik (parpol) harus cari jalur agar anak muda masuk dunia politik," katanya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin juga mendorong langkah peningkatan pendidikan dan pengetahuan politik bagi generasi muda di lingkungan lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi salah satu persoalan meningkatnya apatis generasi muda terhadap dunia politik
"Kurikulum juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek politik yang bisa menjadi pengetahuan politik untuk diserap anak-anak didik," ujar Yanuar.
