Ketua DPD RI: Hadapi Masa Depan, Indonesia Harus Lakukan Reposisi dan Perkuat Keunggulan

"Indonesia adalah negara yang memiliki anugerah yang diberikan oleh Allah SWT melalui iklim di garis khatulistiwa, tanah yang subur, laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, hutan dengan bio-diversity yang lengkap, sumber daya alam dan mineral di dalam bumi, serta alam yang sangat indah," tutur LaNyalla.

Baca Juga: Pemprov Jatim Bentangkan Kain Merah Putih Dan Minum Jamu Beras Kencur Mendapatkan Cetak Rekor MURI

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang jarak bentang dari Sabang sampai Merauke sama dengan jarak dari London sampai Kazakhstan.

Sedangkan bentangan dari Miangas sampai Pulau Rote sama dengan jarak dari Moskow sampai Kairo.

"Sudah seharusnya Indonesia menjadi negara unggul dan kuat, karena kita memang memiliki keunggulan komparatif. Oleh karena itu, sering saya katakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi harapan hidup penduduk bumi. Karena Indonesia sangat bisa menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus penyedia oksigen bagi penduduk bumi melalui hutan Indonesia," tuturnya.

Ia menambahkan, Indonesia juga sangat bisa menjadi surga pariwisata alam yang natural. 

Namun, yang terjadi justru paradoksal di masyarakat. Jutaan rakyat Indonesia sangat miskin. Dan ratusan juta lainnya rentan menjadi miskin. Sementara hanya segelintir orang yang memiliki kekayaan dan menguasai sumber daya alam dan lahan di Indonesia. 

Baca Juga: Mulai Hangatkan Nataru, Bagi-bagi Paket ke Porter Hingga Sosialisasi di Perlintasan Sebidang

"Yang terjadi, semakin hari oligarki ekonomi semakin membesar dan menguasai apa saja. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," kata LaNyalla.

LaNyalla menyatakan seharusnya ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik swasta nasional maupun asing. Ada pula pembagian tegas antara public goods yang harus dikuasai negara dan wilayah commercial goods yang bisa dikerjakan oleh swasta nasional maupun asing, serta irisan di antara keduanya, dimana negara harus sebagai mayoritas pengendali.

"Konsep inilah yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya. Sebelum dilakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam," jabar LaNyalla.

Baca Juga: Polda Jatim Sebut Pemeran Wanita Video Syur Kebaya Merah Berkepribadian Ganda

"Itulah mengapa saya menawarkan gagasan untuk kita mengingat dan membaca kembali pikiran para pendiri bangsa. Tentang sistem demokrasi dan sistem ekonomi yang paling sesuai dengan bangsa yang super majemuk ini. Bangsa yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam ini," tambah LaNyalla.

Hadir dalam kesempatan itu Senator asal Jawa Tengah, Bambang Sutrisno dan Abdul Kholik, Kepala Kantor DPD RI Jawa Tengah Fahri Okta Syakban beserta jajaran, narasumber dari Sekolah Tinggi Agama Islam Setia Wali Sembilan Semarang, M Adib Ridwan Azizy, MH dan puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Setia Wali Sembilan Semarang.***