JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Sikap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang memilih menggunakan pendekatan program dan belum mendeklarasikan nama calon presiden yang hendak didukung dalam Pemilu Presiden 2024, dinilai sah-sah saja.
"Langkah itu diambil sembari menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (14/11).
Seperti diketahui, KIB lebih memilih pendekatan program dibanding pendekatan sosok nama capres. KIB juga mengklaim, fokus untuk menuntaskan pembahasan program kerja koalisi yang terangkum dalam Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN).
"Itu bagus-bagus saja kalau KIB punya konsep PATEN dan belum mengusung capres-cawapres. Memang tidak akan mengusung capres-cawapres kecuali sudah mendapat restu Jokowi," ujarnya.
Menurutnya, PATEN juga tepat dipakai sebagai program andalan. Hal itu mengingat ekonomi Indonesia masih di bawah ancaman kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak.
"Belum lagi, persoalan ekonomi dalam negeri. Antara lain seperti angka pengangguran dan kemiskinan," tandasnya.
Hancur
Dikatakan, saat ini ekonomi sedang hancur dan banyak yang menganggur. Selain itu, banyak pula yang tidak bisa makan dan miskin.
"Itu perlu pendekatan PATEN. Tapi konsepnya harus jelas, harus langsung ke jantung rakyat dan rakyat harus menerima," tegasnya.
Sebab kalau tidak dirasakan oleh masyarakat, maka program itu akan susah. Dia menegaskan, pendekatan program yang dipilih KIB bisa dan cocok diterapkan di Indonesia.
"PATEN harus bisa menghasilkan program konkret yang ditujukan dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Soal cocok, cocok saja. Yang penting rakyat bisa merasakan kue pembangunan di republik ini," ucapnya.
Sebab, jangan hanya elit yang merasakan. Konsep PATEN juga mestinya langsung ke jantung rakyat.
"Sehingga rakyat bisa merasakan kebijakan tersebut," tandasnya. Isu ekonomi akan mampu dan bisa cukup efektif dalam menaikkan elektabilitas dan popularitas KIB maupun capres yang nantinya diusung," imbuhnya.
Naik
Yakni ketika mampu ditangkap dan dirasakan masyarakat. Karena, bisa saja untuk menaikkan elektabilitas KIB.
"Rumusnya, masyarakat merasakan, masyarakat menikmati, masyarakat merasa dibantu dan bantuannya sampai ke masyarakat," jelasnya.
