JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com– Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan Kementerian BUMN melalui Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) siap mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk di Indonesia demi menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali, Selasa (15/11).
Sebelumnya, dalam Pembukaan KTT G20 tersebut, Presiden menyampaikan masalah kelangkaan pupuk yang tidak boleh disepelekan karena bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dunia khususnya ketahanan pangan.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Mata Dunia Tertuju pada Kita, G20 Harus Berhasil
Pasalnya, kelangkaan pupuk dapat menyebabkan gagal panen di sektor pertanian yang dapat berimbas pada ketersediaan pangan dunia.
"Kami menyadari pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan. Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat industri pupuk, Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," ujar Erick Thohir.
PT Pupuk Indonesia sebagai holding BUMN pupuk memiliki 5 perusahaan produsen pupuk yang tersebar di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, yakni PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik.
Kelima perusahaan tersebut dapat menghasilkan total 14.012.500 ton pupuk per tahun yang terdiri dari NPK, SP-36, UREA, ZA, dan ZK, serta menghasilkan produk non pupuk seperti Amoniak, Asam Fosfat, Asam Sulfat yang berjumlah total 8.694.000 ton per tahun.
Berdasarkan data terbaru per tanggal 15 November 2022, stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia untuk jenis Urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk Urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton.
Pupuk bersubsidi ini siap didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Baca Juga: Dewi Aryani Suzana Program Pemutihan Pajak Solusi Murah Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan
Untuk memastikan penyaluran, Pupuk Indonesia didukung dengan fasilitas distribusi yang lengkap. Fasilitas ini terdiri dari 3 unit pengantongan pupuk (UPP) di Semarang, Cilacap, dan Banyuwangi, 9 unit Distribution Center (DC) di Makassar (3 unit), Medan (2 unit), Dumai, Surabaya, Celukan Bawang, dan Lembar. Kemudian 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, serta memiliki jaringan 1.100 lebih distributor dan 28.000 lebih kios resmi.
Selain penyediaan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga terus meningkatkan ketersediaan pupuk dengan memperluas kios pupuk non-subsidi. Saat ini kios pupuk non-subsidi jaringan Pupuk Indonesia telah beroperasi di sejumlah provinsi, seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.
Artikel Terkait
Gelar Digisef 2022, Ketahanan Pangan Perlu Jadi Kesadaran Bersama
Ketahanan Pangan Sebuah Keharusan
Di Tengah Wabah PMK, Greenfields Perkuat Ketahanan Pangan Bangsa
Maksimalkan Program CSA, Kementan Dorong Wanita Tani Kawal Ketahanan Pangan Lokal
Ketahanan Pangan Jadi Target Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Jadi Tawaran Investasi, Ketahanan Pangan & Energi Terbarukan Memang Cocok Hadapi Tantangan Global
Antisipasi Krisis Pangan dan Resesi Ekonomi, Food Station Perkuat Program Ketahanan Pangan Jakarta di 2023
LaNyalla: Sesi Ketahanan Pangan G20 Sebaiknya Bahas Kedaulatan dan Dengar Suara Aktivis Lingkungan