JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Infromasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, mengatakan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, diperlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif, serta dinamis dalam pembangunan hukum yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
“Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” tambahnya.
Hal tersebut disampaikan Bambang, pada sambutannya di acara Sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya, Selasa (15/11).
Baca Juga: Makin Terasa Aman Dengan Teknologi Yang Satu Ini
Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan Kick Off Dialog Publik RKUHP yang bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait RKUHP. Dialog Publik tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan terhadap draft RUU KUHP.
“Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga bersama-sama melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog publik di 11 kota di Indonesia untuk menyebarkan draft RUU KUHP serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ia berharap acara Sosialisasi RUU KUHP ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik secara luas.
Baca Juga: Dubes Ukraina: Rusia Biang Keladi Ancaman Keamanan Pangan Global
“Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat, dan negara. Mari kita dukung KUHP buatan Bangsa Indonesia,” tutupnya.
Artikel Terkait
Tiga Bandara AP II Sudah Layani 29 Penerbangan Kenegaraan Terkait KTT G20
Hingga 14 November, DAMRI Layani 3.234 Penumpang pada Presidensi G20, Bali
Kapolda Bali Terjun Langsung Kawal Pengamanan Presiden Prancis yang Jalan Kaki 2 Kilometer
Kapolda Bali Pantau Pengamanan Pintu Masuk Area Tahura Mangrove
KTT G20 – Langkah Strategis Indonesia menuju Poros Maritim Dunia
Gusti Ega Putrawan Manfaatkan Komunikasi Radio Digital
Holding Perkebunan Nusantara Akan Menggelar Grand Final Planters Innovation Summit 2022
Di IKN, Indonesia Bidik Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036
Kemkominfo Selenggarakan Sosialisasi RUU KUHP di UNS Solo
Dubes Ukraina: Rusia Biang Keladi Ancaman Keamanan Pangan Global