Pengesahan RUU Pembentukan Papua Barat Daya Diharapkan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- Kamis, 17 November 2022 | 13:31 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani usai pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang. (Biro Pemberitaan DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani usai pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang. (Biro Pemberitaan DPR RI)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Diharapkan dengan disahkannnya UU Pembentukan Papua Barat Daya, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

"Apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11).

"Setuju," jawab anggota DPR RI serentak sambil bertepuk tangan. Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diawali dengan pembacaan laporan dari pimpinan Komisi II DPR RI.

Provinsi Papua Barat Daya akan mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Mamberamo. Provinsi baru ini akan memiliki ibu kota di Sorong.

Untuk diketahui, pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dilakukan lantaran pembangunan manusia di daerah tersebut masih tertinggal. Puan berharap, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di wilayah itu.

"DPR RI berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. DPR mendukung UU ini agar ada pemerataan pembangunan di Papua," ujarnya.

Dikembangkan
Dikatakan, infrastruktur di wilayah-wilayah yang mencakup Papua Barat Daya harus cepat dikembangkan. Hal itu untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Sehingga indeks pembangunan manusia di provinsi ini akan lebih maju. Pengesahan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mendukung kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2024," tandasnya.

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk cepat merampungkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu sebagai implikasi dari pembentukan sejumlah DOB Papua.

“Semoga pembentukan provinsi baru di Papua akan meningkatkan sistem demokrasi kita. Sehingga dapat membawa Indonesia semakin maju,” tegasnya.

 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Bijak dan Lawan Hoaks

Selasa, 30 Mei 2023 | 16:35 WIB

Pentingnya Pemerataan Akses Internet

Selasa, 30 Mei 2023 | 16:18 WIB
X