Sistem Komunikasi Publik Nasional, Upaya Pemerintah Wujudkan Komunikasi Publik yang Inklusif

- Sabtu, 26 November 2022 | 13:05 WIB

Yogyakarta, suaramerdeka-jakarta.com - Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama, mengatakan aktivitas komunikasi yang aktif mewujudkan partisipasi masyarakat atau mendengarkan suara publik di Indonesia belum diregulasi secara gamblang. Padahal dinamika lanskap komunikasi publik saat ini menunjukkan kebutuhan untuk melakukan komunikasi publik yang inklusif di mana komunikasi publik ditujukan dan melibatkan seluruh kalangan masyarakat.

Hal tersebut dikemukakannya dalam Workshop Rancangan Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (24/11).

“Oleh karena itu, sebuah regulasi tentang komunikasi publik menjadi penting dan workshop ini kami laksanakan sebagai titik awal dalam mewujudkan komunikasi publik yang akuntable, transparan, partisipatif, inklusif dan terstandarisasi,” jelas Hasyim.

Lebih lanjut dikemukakan Hasyim, pemerintah perlu berkomunikasi lebih jauh kepada publiknya. Menjalankan komunikasi publik merupakan kewajiban yang secara filososfis melekat kepada pemerintah, sesuai dengan asas demokrasi yang dianut bangsa Indonesia. “Interaksi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan menentukan demokrasi yang baik,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, menyampaikan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil pembangunan fisik tetapi juga adanya kepercayaan publik yang semakin meningkat. “Publik harus memperoleh akses informasi yang memadai sehingga memungkinkan mereka berperan dalam proses pembangunan,” jelas Wahyu.

Workshop tersebut menghadirkan akademisi sekaligus Penyusun Rancangan Pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional, Eriyanto, yang memaparkan alasan mengapa peraturan presiden mengenai sistem komunikasi publik mendesak untuk dibentuk. Dikatakan Eri, salah satu alasannya adalah dilihat dari performa kinerja komunikasi publik pemerintah Indonesia yang harus diakui belum baik. Indonesia berada di posisi ke 40 dari 136 negara di dunia dalam rating keterbukaan informasi publik yang dibuat oleh Center for Law and Democracy (CLD) dan Access Info Europe (AIE). “Nilai paling rendah berada pada prosedur permintaan informasi. Kemudian kesigapan dari lembaga publik di dalam memberikan informasi kategorinya masih rendah,” jelas Eri.

Sementara itu, Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gregoria Arum Yudarwati, memberikan tanggapan dari perspektif kehumasan dan pengembangan komunikasi pemerintahan. “Saya ingin memberikan apresiasi kepada tim dari direktorat dan juga tim penyusun yang sudah berhasil sejauh ini merumuskan draf ini. Secara keseluruhan, struktur isi naskah ini sudah mencakup aspek yang mendukung inklusi perspektif kehumasan ke dalam pengembangan komunikasi pemerintahan,” ungkap Arum.

Dikemukakan Arum pula, bukti pendukung dalam naskah sudah dilengkapi oleh data yang memadai. Sementara secara koherensi perlu dipertajam untuk membantu memperkuat naskah urgensi Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, turut memberikan apresiasi atas penyusunan naskah Sistem Komunikasi Publik Nasional tersebut. Dikatakannya, hal ini tidak mudah mengingat masih ada problem ontologis dalam mendefinisikan komunikasi publik. “Belum ada kesepakatan tentang apa itu komunikasi publik baik di pemerintah maupun di masyarakat. Istilah komunikasi publik masih menimbulkan perdebatan,” ujarnya. Namun dikatakan Nyarwi, yang harus diperjelas adalah bagaimana mengelola komunikasi publik ini agar bermanfaat.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Aliando Syarief Sambangi Coach Rheo

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:48 WIB

Rian Ernest Resmi Jadi Kader MKGR

Selasa, 31 Januari 2023 | 22:21 WIB

Instruksi Jokowi, Stabilkan Harga Beras!

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:43 WIB

Perayaan Natal Kodam Jaya/Jayakarta Tahun 2022

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:27 WIB

Ke Pasar Beringharjo, Ibu Iriana: Ayo Borong

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:20 WIB
X