DPR-Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU KSDAHE

- Sabtu, 26 November 2022 | 20:53 WIB
Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Menteri LHK, Siti Nurbaya.

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya telah menyampaikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) pada Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Pemerintah dan DPD.

“Pandangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya inisiatif DPR RI dilakukan melalui format revisi sesuai dengan dokumen-dokumen dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas dan Badan Legislasi serta dokumen lain. Pemerintah berpendapat bahwa substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini, namun memerlukan beberapa pengembangan seperti menyangkut aspek pengawasan dan beberapa treaties internasional yang dapat diakomodir. Sementara bagi keperluan agenda strategis nasional secara umum sudah bisa terlayani," kata Siti.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi acuan ketentuan-ketentuan terkait KSDAHE pada Undang-Undang lain, antara lain Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang; Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Posisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sepakat untuk tidak diubah, bahkan sudah diakomodir dan telah diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 beserta peraturan pelaksananya.

Selain itu, dengan adanya Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait KSDAHE sudah diatur dengan Undang Undang tersebut.
Selain pengaturan dalam beberapa UU yang sudah cukup, pendelegasian bisa dilakukan melalui prosedur kerja sama antara Pusat dan Daerah, atau dengan dekonsentrasi dan devolusi.

Dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga telah dipertegas terkait dengan kewenangan Pusat (KLHK) berdasarkan Pasal 14, Pasal 16, dan Lampiran BB angka (3) tentang Urusan Bidang Kehutanan, bahwa penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA, penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan KPA, serta pemanfaatan jenis TSL secara tegas merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (KLHK).

Terhadap peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Menteri Siti menjelaskan telah secara tegas diatur kewenangannya di bidang konservasi, yaitu kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga telah diberikan kewenangan terhadap pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran Appendix CITES.

Pada kesempatan tersebut, Siti mengatakan Pemerintah sangat menghargai inisiasi DPR khususnya Komisi IV yang secara terus menerus mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia selama ini.

“Rancangan Undang-Undang ini merupakan perubahan terhadap undang-undang sebelumnya, sehingga perlu segera hadir dan menjadi instrumen hukum nasional guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam,” ujarnya.

Komisi IV DPR RI menerima pandangan Pemerintah dan DPD atas RUU tentang KSDAHE. Komisi IV DPR bersama Pemerintah dan DPD menyetujui rancangan jadwal acara dan mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Pembahasan RUU tentang KSDAHE.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Gudang Kripto Gandeng Mahasiswa UNJ Bangun Negri

Rabu, 1 Februari 2023 | 15:48 WIB

Aliando Syarief Sambangi Coach Rheo

Rabu, 1 Februari 2023 | 10:48 WIB

Rian Ernest Resmi Jadi Kader MKGR

Selasa, 31 Januari 2023 | 22:21 WIB

Instruksi Jokowi, Stabilkan Harga Beras!

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:43 WIB

Perayaan Natal Kodam Jaya/Jayakarta Tahun 2022

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:27 WIB

Ke Pasar Beringharjo, Ibu Iriana: Ayo Borong

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:20 WIB
X