Undang-Undang Pengelolaan Sampah Disebut Masih Sangat Relevan

- Sabtu, 26 November 2022 | 21:43 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (SM/Dok)
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya. (SM/Dok)

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (Raker) untuk membahas rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Selain KLHK, dalam Raker ini Baleg DPR RI juga mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.

Dalam Raker tersebut, Siti mengungkapkan pandangannya terhadap UU 18/2008. Menurutnya, secara substansi dan materi, UU 18/2008 telah komprehensif dan integrated menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, dengan melibatkan kolaborasi multistakeholder sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Diungkapkan bahwa muatan UU 18/2008 cukup visioner, yang pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global.

"UU ini cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang magnitude dan dimensinya semakin kompleks dan berat saat ini dan di masa yang akan datang," ungkap Siti.

Menurutnya, hal yang penting dan mendasar adalah UU 18/2008 sangat relevan dan tepat untuk mengatasi persoalan sampah, jika semua pihak berkomitmen dan bekerja keras untuk mengawal pelaksanaannya.

Dirinya juga menegaskan, pemerintah tidak ada rencana untuk mengubah UU 18/2008. Dikatakannya,dan pemerintah selama ini terus berupaya memaksimalkan penerapannya menyangkut berbagai hal, antara lain, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya; menjalin kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan melakukan pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.

UU 18/2008 telah memiliki beberapa regulasi turunan antara lain adalah: (1) PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; (2) PP No.27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik; (3) Perpes No. 97/2017 tentang Jakstranas SRT SSSRT; (4) Perpres No. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut; (5) Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Selanjutnya: (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; (7) Permen LHK No.14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah; (8) Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kapolri tentang Pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagai Bahan Baku Industri; (9) Surat Edaran gerakan pilah sampah dari rumah, minim sampah, eco-office, dll; (10) Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pembatasan Sampah;

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Bupati Pesawaran Bawa Sulam Jelujur ke New York

Sabtu, 4 Februari 2023 | 19:15 WIB

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Besok 5 Februari 2023

Sabtu, 4 Februari 2023 | 15:14 WIB

LMK Pelari Datang, Revolusi Royalti Menjelang.

Sabtu, 4 Februari 2023 | 07:55 WIB

ASEAN Tak Boleh Menjadi Proksi Pihak Mana Pun

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:16 WIB

Kerja Sama Politik, PDIP Lihat Kesamaan Ideologi

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:49 WIB

Tokoh Muda NU Bela OJOL, Tolak Bayar ERP

Jumat, 3 Februari 2023 | 20:37 WIB
X