Sejumlah Masukan Hasil Diskusi Antara Masyarakat, Pemerintah, dan DPR Telah Dimasukkan Dalam RKUHP

- Selasa, 29 November 2022 | 11:52 WIB
 (Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal RKUHP di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022)   )
(Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal RKUHP di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022) )

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com  - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa sejumlah masukan terkait Rancangan Kitab Undangan-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil diskusi antara masyarakat, pemerintah, dan DPR telah tertuang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang kini sudah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama untuk dimasukkan dalam RKUHP.

 

“Teman-teman ICJR yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil itu aktif sekali melakukan diskusi dengan kami tim pemerintah, maupun dengan fraksi-fraksi di DPR, sehingga ada beberapa item yang kemudian kita masukkan dalam RKUHP dan kemudian itu telah disetujui dalam persetujuan tingkat pertama,” ujarnya usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal RKUHP di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

 

Eddy, sapaan akrab Wamenkumham itu menuturkan bahwa sejumlah poin yang telah dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati, hingga pencemaran nama baik. Terkait pidana mati, ia mengatakan bahwa dalam RKUHP yang baru pidana mati dijatuhkan secara alternatif dengan masa percobaan.

Baca Juga: Lebaynya Ronaldo Yang Klaim Gol Bruno Fernandes Saat Kalahkan Uruguay 2-0

“Artinya, hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” paparnya.

 

Kemudian, pemerintah juga menambahkan pasal 240 RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintah dengan sejumlah pembatasan. Penghinaan terhadap pemerintah dalam pasal tersebut terbatas pada lembaga kepresidenan, sedangkan penghinaan terhadap lembaga negara hanya terbatas pada lembaga legislatif yaitu DPR, MPR, dan DPD, serta lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Adaptasi Kebiasaan Baru Dunia Digital

Rabu, 8 Februari 2023 | 21:43 WIB
X