BPDPKS-Legislator Komisi IV DPR RI Gelar Sosialisasi Sawit Baik di Garut.

GARUT, suaramerdeka-jakarta.com - Anggaran Pungutan Ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seharusnya kembali ke petani melalui pemberdayaan petani sawit hingga ke daerah-daerah non penghasil sawit.

Salah satunya melalui peremajaan kelapa sawit dengan anggaran sebesar Rp30 juta per hektar. Juga melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan kelapa sawit lainya. "Kami berharap ke depan, angkanya ditambah sesuai skala ekonominya," kata Haerudin Amin, Anggota Komisi IV DPR RI dalam Sosialisasi dan Expo Sawit Baik di Garut, Senin, 28 November 2022.

(sh)

Acara ini diselenggarakan berkat kerja sama yang baik antara Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin Amin, SAg, MM dengan BPDPKS dan Aspekpir (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat) selaku penyelenggara kegiatan.

Baca Juga: Buka The 6th ICONZ, Wamenag Soroti Minimnya Riset tentang Zakat

Di Garut, katanya, sudah memiliki perkebunan sawit. Tetapi sudah mulai berganti dengan tanaman lain. Pengembangan budidaya kelapa sawit di Garut memerlukan pemahaman karena petani trauma dengan penurunan harga.

Helmi Muhansyah, Kepala Divisi UMKM BPDPKS mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk berperan dalam sinergi kampanye sawit baik di Indonesia.