Kominfo Sosialisasikan RUU KUHP Kepada Masyarakat dan Akademisi Bali

- Jumat, 2 Desember 2022 | 18:39 WIB
 (Kominfo Sosialisasikan RUU KUHP Kepada Masyarakat dan Akademisi Bali)
(Kominfo Sosialisasikan RUU KUHP Kepada Masyarakat dan Akademisi Bali)

DENPASAR, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali melanjutkan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat. Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Ditjen) IKP menggelar kegiatan “Sosialisasi RUU KUHP” di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satunya, bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar untuk meningkatkan pemahaman guna memperoleh dukungan publik yang lebih luas.

 

Direktur Informasi Komunikasi Polhukam Kemenkominfo, Bambang Gunawan, dalam sambutannya menjelaskan bahwa perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses yang sedang dilakukan oleh Pemerintah terkait hukum pidana adalah dengan merevisi RUU KUHP.

 

“Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga: Kominfo Ajak Publik Lebih Cermat Lewat Sosialisasi “Antihoaks RUU KUHP”

Pemerintah mulai merancang RKUHP sejak tahun 1964 untuk menggantikan KUHP yang berlaku sampai saat ini. Penyusunan RUU KUHP juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui dialog publik dan sosialisasi. Lewat dialog publik yang telah berjalan di 11 titik di Indonesia, pemerintah menghimpun masukan dan melakukan penyesuaian sehingga menghasilkan draf terbaru RUU KUHP. Pada tanggal 9 November 2022, draf tersebut telah diserahkan ke Komisi III DPR RI, dan 24 November kemarin telah disepakati bersama dalam pembahasan Tingkat I.

 

“Yang dilakukan pemerintah sudah sangat transparan dan demokratis melibatkan masyarakat. Jadi tidak ada maksud-maksud pemerintah untuk tidak melibatkan masyarakat ataupun terburu-buru disahkan,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Instruksi Jokowi, Stabilkan Harga Beras!

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:43 WIB

Perayaan Natal Kodam Jaya/Jayakarta Tahun 2022

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:27 WIB

Ke Pasar Beringharjo, Ibu Iriana: Ayo Borong

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:20 WIB

Penentuan Harga BBM Nonsubsidi Kewenangan Badan BBM

Selasa, 31 Januari 2023 | 05:25 WIB
X