AJI Menggelar Aksi di Berbagai Kota Menuntut Pemerintah dan DPR Menghapus Pasal Bermasalah di RKUHP

- Rabu, 7 Desember 2022 | 16:22 WIB
AJI Tanjungpinang mengecam DPR dan Pemerintah karena mengesahkan RKHUP dengan memasang spanduk penolakan disejumlah titik di Tanjungpinang, Selasa (06/12/2022)) (AJI Tanjungpinang)
AJI Tanjungpinang mengecam DPR dan Pemerintah karena mengesahkan RKHUP dengan memasang spanduk penolakan disejumlah titik di Tanjungpinang, Selasa (06/12/2022)) (AJI Tanjungpinang)

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi secara offline dan online di berbagai kota pada Minggu-Senin 4-5 Desember 2022 untuk menolak pasal-pasal bermasalah di RKUHP.

Aksi di antaranya dilakukan di Jayapura, Manokwari, Lhokseumawe, Semarang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Medan, Jakarta, Samarinda, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, Jambi, Manado, Makassar, Sukabumi.

Aksi rencananya akan terus dilakukan hingga Rabu 7/12/2022 di puluhan kota lain yang terdapat anggota AJI.

Baca Juga: BPKH Terima Penghargaan Badan Waqaf Indonesia Award 2022

AJI masih menemukan 17 pasal bermasalah dalam draf RKUHP versi 30 November 2022 yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. 

Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.  

Baca Juga: Penas Petani Nelayan 2023 Jadi Tonggak Kebangkitan Ekonomi Pertanian Nasional

Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah. 

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Instruksi Jokowi, Stabilkan Harga Beras!

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:43 WIB

Perayaan Natal Kodam Jaya/Jayakarta Tahun 2022

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:27 WIB

Ke Pasar Beringharjo, Ibu Iriana: Ayo Borong

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:20 WIB

Penentuan Harga BBM Nonsubsidi Kewenangan Badan BBM

Selasa, 31 Januari 2023 | 05:25 WIB
X