Tingkat Keterbukaan Badan Publik di Jabar Meningkat Signifikan

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menyebut bahwa keterbukaan badan publik terutama di lingkup provinsi merupakan keharusan. Keterbukaan sudah jadi tuntutan.

Hal itu dikatakan Uu Ruzhanul Ulum pada saat menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Kamis (8/12/2022).

"Dunia hari ini adalah yang begitu terbuka dalam segala-galanya sehingga sudah tidak layak dan sudah tidak pantas lagi bagi sebuah kelembagaan yang bersifat umum ataupun pelayanan publik selalu menutup diri tidak terbuka dalam segala hal," katanya.

Pihaknya pun mengapresiasi peningkatan tingkat partisipasi OPD, BUMD, dan badan publik lainnya di lingkup provinsi yang menunjukan peningkatan. Hal ini diharapkan bisa pula berpartisipasi dalam meredam hoaks akibat perkembangan teknologi digital. Masyarakat makin diberikan kemudahan dalam mengakses informasi.

Baca Juga: Jangan Asal Nyablak, Optimalkan Keterbukaan Informasi Saat Bertindak

"Bisa meminimalisir dampak negatif dari loncatan teknologi digital. Bagi kita sendiri keterbukaan ini akan membuat semakin hati-hati semakin mewaspada dalam membuat sebuah keputusan, kebijakan seperti dalam pelaksanaan anggaran," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Dr Ijang Faisal.menjelaskan bahwa tingkat partisipasi badan publik di Jabar berkembang cukup signifikan.

Mereka yang berpartisipasi tercatat sebanyak 76 dari 77 badan publik yang ada. Itu di antaranya mencakup 27 kabupaten dan kota, 40 OPD, dan 9 BUMD.

Baca Juga: Kominfo Dorong Badan Publik Tingkatkan Keterbukaan Informasi

"Sekitar 99 persen, dibandingkan tahun lalu yang baru sebesar 67 persen. Selain itu, masih ada satu BUMD yang belum. Sehingga sangat diperlukan komitmen bersama untuk mendorong badan publik Jawa Barat memiliki tingkat kesadaran dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik," katanya.