JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo, bisa menjadi modal kampanye. Khususnya bagi para menteri yang akan berlaga di Pilpres 2024.
"Tidak masalah ketika menteri menggunakan hasil survei tersebut untuk menjadi modal utama dalam kampanye Pilpres 2024," kata Peneliti Pusat Riset Politik - Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri di Jakarta, Kamis (5/1).
Menurutnya, tidak salah pula jika pemerintah, presiden dan menteri menggunakan hasil survei itu untuk unjuk gigi hasil kerja mereka. Apalagi dalam konteks kepemiluan.
"Pihak yang berkompetisi dalam pemilu adalah para politisi. Catatan hasil kerja dan pengalaman - termasuk hasil survei kepuasan publik seperti ini - tentu umum digunakan," ujarnya.
Dikatakan, program yang dijalankan - jika memang diinginkan publik dan mendapatkan kepuasan tinggi - dapat menjadi ikon dari figur menteri/presiden. Bahkan hal itu bisa dijanjikan sebagai program lanjutan lagi.
"Terutama jika terpilih atau menang pemilu," tandasnya. Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 71,3 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Ekonomi
Alasan responden puas didominasi oleh kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat kecil (41,2 persen). Lalu disusul oleh kebijakan pembangunan infrastruktur jalan (24,4 persen).
"Artinya kepuasaan publik terdongkrak oleh sektor ekonomi. Meski demikian, hal yang penting adalah tidak berhenti pada tataran survei," tegasnya.
Sebab, harus ada evaluasi lebih jauh atas program tersebut. Termasuk misalnya sejauh mana menyelesaikan akar masalah di masyarakat.
"Kemudian, sejauh mana perencanaan dan implementasinya efektif. Serta apa yang masih harus dilakukan dan dikembangkan dari program yang sudah ada," ucapnya.
Seperti diketahui, Kabinet Indonesia Maju kini ada sejumlah menteri yang digadang untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sejak periode kedua pemerintahan Jokowi mengorkestrasi tim ekonomi kabinet.
"Kebijakan yang dikeluarkan Airlangga pasca kenaikan BBM banyak sekali. Termasuk upaya untuk memberikan perhatian pada masyarakat yang terdampak," ungkap pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah.
Selain Airlangga, juga ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang masih berada di kabinet.
Kepentingan
Dalam kesempatan itu, Trubus mengimbau agar para tokoh politik yang berada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengeluarkan kebijakan yang penuh kepentingan masyarakat. Karena, tokoh-tokoh yang masih duduk di pemerintahan dan akan berkompetisi di 2024, dapat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.
