JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Inisiasi Partai Golkar yang mengajak partai politik (parpol) lain untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup, patut diapresiasi. Sebab, menunjukkan kapasitas sekaligus ketokohan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
"Inisiasi Golkar sekaligus menunjukkan kapasitas dan ketokohan Ketum Airlangga dalam merespon dinamika politik, yang berkembang secara akseleratif," kata pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan, Selasa (10/1).
Menurutnya, inisiasi Golkar harus diperluas lagi. Yakni dengan melibatkan parpol non parlemen dan parpol baru peserta Pemilu 2024.
"Sehingga dapat bersama-sama menolak sistem proporsional tertutup. Delapan parpol pemilik kursi parlemen telah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan reformasi sistem politik Indonesia," ujarnya.
Yakni dengan tetap menjaga dan menegakkan asas kedaulatan rakyat dalam pemilu. Bagaimanapun, kata dia, sistem proporsional terbuka lebih menjamin akuntabilitas dan keterlibatan rakyat.
"Khususnya dalam proses pemilu, terutama dalam memilih wakil rakyat. Sistem proporsional tertutup juga berpotensi memperlemah relasi antara wakil rakyat dengan masyarakat pasca pemilu," tandasnya.
Alasan
Oleh karena itu, lanjutnya, tidak ada alasan yang argumentatif untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Ditambah lagi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2008 jelas memerintahkan penggunaan suara terbanyak dalam penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.
"Dengan sikap delapan parpol yang menolak sistem proporsional tertutup, mereka menjalankan peran penting dan menjaga demokrasi. Perlu dipertegas lagi bahwa parpol memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi, yang harus menjaga kedaulatan rakyat," tegasnya.
Sebab, daulat rakyat adalah esensi dari demokrasi sebenarnya. Dia menambahkan, pesan penting berikutnya dari sikap bersama delapan parpol yang diinisiasi Golkar adalah warning.
"Yakni agar KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Yaitu dengan menjaga netralitas dan independensinya," ucapnya.
Sebab, KPU tidak boleh masuk ke ranah politik praktis dengan menjadi partisan atau pendukung salah satu sistem pemilu yang ada. Dimana tugas KPU adalah melaksanakan UU dengan menjaga netralitasnya.
Seperti diketahui, sebanyak delapan parpol parlemen menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Dimana, Airlangga menegaskan komitmen dukungan pada sistem pemilu proporsional terbuka, untuk menjaga kemajuan demokrasi yang telah berjalan sejak era reformasi.
"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi. Sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berazaskan kedaulatan rakyat," tuturnya.
Menentukan
Dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh parpol. "Kami tidak ingin demokrasi mundur," imbuh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.
Sementara itu, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengungkapkan, sistem proporsional tertutup dianggap unggul dalam menjaga kohesivitas parpol. Sistem itu juga lebih memungkinkan pengakomodasian representasi kalangan rentan, lewat daftar calon yang disusun oleh elit parpol.
