JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Dukungan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka, dapat menjaga kemajuan demokrasi. Sebab, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi.
"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia. Dimana telah dijalankan sejak era reformasi," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui, sebanyak delapan partai politik (parpol) melakukan konsolidasi. Mereka juga mengeluarkan pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Konsolidasi itu diinisiasi oleh Golkar, sebagai salah satu partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Terpisah, Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Indonesia Afit Khomsani mengapresiasi respon delapam parpol tersebut.
Menurutnya, hal itu menunjukkan para elit parpol mulai beranjak ke wacana yang lebih produktif. Afit juga menilai pernyataan sikap tersebut mempunyai dampak positif pada perhatian publik terhadap Pemilu 2024.
"Artinya, para elit mulai aware dengan Pemilu 2024 dan komitmen pada penyelenggaraan pemilu. Serta meninggalkan wacana kontraproduktif, yang dulu sering dilakukan, misalkan menunda pemilu," ujarnya, Rabu (11/1).
Ideal
Menurutnya, memang tidak ada sistem pemilu yang paling ideal dan bagus. Meski demikian, sistem pemilu dipilih berdasar yang paling memungkinkan dan bisa disesuaikan dengan konteks dan kultur masyarakat.
"Sistem pemilu proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya adalah mengecilnya peran parpol dan rawan politik uang," tandasnya.
Hal itu karena adanya liberalisasi dalam proses pemilu. Dimana para calon saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak.
"Masalah yang patut diperhatikan terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka adalah derajat kedekatan warga. Yakni dengan partai yang akan dipilih atau party identification (party id)," tegasnya.
Dimana problemnya adalah rendahnya party id, bahkan sekarang hampir tidak ada. Hal ini diakibatkan karena banyak faktor.
"Termasuk disorientasi parpol, ideologi yang semakin tidak jelas dan sebagainya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, parpol diharapkan mampu memastikan calon anggota legislatif (caleg) yang diusung merepresentasikan party id yang kuat," ucapnya.
Tugas
Sehingga, parpol mempunyai tugas untuk memastikan bahwa caleg yang diusung atau dicalonkan mempunyai party id yang kuat. Selain itu, tidak hanya semata elektabilitas dan tingginya basis dukungan.
"Sedangkan untuk meminimalisir politik uang, parpol juga patut untuk mempunyai mekanisme kontrol atas dana kampanye yang digunakan. Selain itu, tidak memanfaatkan surat rekomendasi sebagai mahar politik," jelasnya.
