JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Program Kartu Prakerja memiliki irisan besar dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Khususnya dalam hal menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.
“Kalau melihat Perppu Ciptaker dengan Kartu Prakerja memang ada irisan sangat besar. Perppu Ciptaker adalah ekosistem berbasis untuk investasi," kata pakar ketenagakerjaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Triyono, Rabu (11/1).
Menurutnya, investasi justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan. Terutama tenaga kerja terdidik.
"Jika investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan tenaga kerja. Peserta yang telah mengikuti pelatihan Kartu Prakerja, diharapkan kompeten dalam bersaing di dunia kerja," ujarnya.
Apalagi, dunia internasional diprediksi akan mengalami pelambatan. Dengan hadirnya Kartu Prakerja dan pelatihan kerja lewat Perppu Ciptaker, bisa saling menguatkan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 terdapat sekitar 54,31 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Dengan Kartu Prakerja, pelatihan informal diberikan kepada siapa saja.
Kapasitas
Karena bagaimanapun kalau bicara basis, tenaga kerja, masih banyak SMP ke bawah. Sejauh ini, program Kartu Prakerja merupakan salah satu keluaran, bagaimana bisa meningkatkan skill bagi pekerja yang tidak memiliki kapasitas pendidikan secara formal.
"Tenaga kerja yang bersaing, bukan cuma bermodal pendidikan formal, namun juga informal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal. Kemudian diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekedar bantuan sosial.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 tersebut, akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu. Yang mana paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Selain program pelatihan yang sudah ada, Airlangga mengajak berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi. Khususnya menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja, dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.
“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan. Yang mana merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia," tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Pekerjaan Rumah
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad, Kartu Prakerja masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah. Dimana pemerintah patut memperhatikan dimensi kualitas penerima manfaat.
"Hal itu ntuk memperbesar peluang mereka ketika masuk ke pasar tenaga kerja. Target penerima manfaat Kartu Prakerja masih terlalu besar," ungkapnya.
