Pemerintah Diminta Segera Proses Telaah Hukum PT CLM, Ada 2.000 Karyawan Kini Tak Tentu Nasibnya

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pemerintah diharapkan segera merampungkan telaah hukum kasus perebutan saham PT  Citra Lampia Mandiri (CLM).  Desakan itu dikemukakan Dirut PT Citra Lampia Mandiri  (CLM) Helmut Hermawan, di Jakarta, Kamis.

Helmut mengingatkan  komitmen  dari pemerintah yang berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran UU No.3 tahun 2020 Pasal 93a yang mengatur larangan pemindah tanganan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

“Intinya kami menunggu komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan kasus penyerobotan lahan tambang CLM,” kata Helmut.

Baca Juga: Kupas Tuntas Karya Arsitektur Gedung Parlemen RI di Ibu Kota Nusantara

Penyerobotan lahan tambang  PT CLM dengan cara kekerasan yang dilakukan oleh Zainal Abidinsyah Siregar (ZAS) dkk terjadi bulan November 2022 . Insiden tersebut menyebabkan vakumnya kegiatan pertambangan PT CLM di Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pihak Helmut sudah  mengadukan lima anggota Polri dari jajaran Polda Sulawesi Selatan ke Divisi Propam Mabes Polri. Disusul dengan melaporkan kasus ini ke Kantor Menko Polhukam.

Pelaporan tersebut sudah ditindaklanjuti Kemenko Polhukam. Berdasarkan hasil pertemuan Helmut dkk dengan Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso  di kantor Kemenko Polhukam pekan lalu, Sesmenko menyatakan bahwa sudah ada rapat koordinasi internal Sesmenko dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

Baca Juga: Petenis 17 Negara Ramaikan Turnamen Medco Power Indonesia International Tennis Championships

Dalam pertemuan tersebut Helmut juga mempertanyakan kembali kelanjutan surat yang sebelumnya sudah ia layangkan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).