Kolaborasi TPIP Dan TPID Mampu Redam Gejolak Harga Pangan Pasar

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

"Ini yang menjadi catatan; Sumatera Barat inflasinya 7,43%, Sulawesi Tenggara 7,39%, Kalimantan Selatan 6,99%, Riau 6,81% dan daerah lainnya. Jadi terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan," jelas Ketum Golkar itu.

Baca Juga: Resmi, Pemerintah Mulai Membahas RUU Perkoperasian

Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.

Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau. 

Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.

Baca Juga: Bulat Untuk Capreskan Airlangga, Golkar Harus Kapitalisasi Kesuksesan Kinerja Ekonomi

"Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023).

Paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah," ujarnya.

Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

"Pastikan bahwa stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat.

Khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan," tegasnya.