Soal Biaya Haji 2023, Wapres Ma'ruf Dukung Pengurangan Subsidi Nilai Manfaat Untuk Keadilan Jemaah Tunggu

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan biaya haji 2023 memang perlu dilakukan penyesuaian. Sebab subsidi ongkos haji tahun 2022 dinilai terlalu besar hingga mencapai 59 persen.

Dengan demikian hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Hajo (BPKH) terambil cukup banyak.

Menurutnya jika hal itu terus dibiarkan, maka nilai pokok akan ikut tergerus. Lalu BPKH, tak bisa lagi memberikan subsidi haji pada tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga: MenKopUKM Dorong Kopkar Masuk Ekosistem Industri Manufaktur

"Karena itu perlu ada penyesuaian harga yang kalau pun disubsidi itu tidak membuat terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).

Terkait komposisi penyesuaian biaya haji 2023, telah diusulkan oleh Menteri Agama beberapa waktu lalu. Dimana dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444H/2023M menjadi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat.

Dia menyebut usulan tersebut masih akan dibahas bersama DPR RI untuk dicarikan solusi. Jika nantinya Biaya Haji tetap harus disubsidi, dia berharap agar besarannya proposional sehingga tak mengganggu subsidi para calon jamaah haji di tahun berikutnya.

Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2023 Mencapai 93,57%

"Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak menganggu nanti subsidi subsidi untuk para haji berikutnya itu saya kira. Tapi kalau model seperti yang kemarin, itu memang membahayakan, subsidinya terlalu besar, sampai 59 persen," ujarnya.

Terakhir dia berharap, pembiayaan haji 2023 dapat lebih rasional, serta dapat dipahami oleh calon jamaah haji ke depan agar berkeadilan dan berkelanjutan untuk semua antrian jamaah haji di Indonesia.