JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Partai Golkar kembali menegaskan menolak sistem pemilu tertutup. Bahkan, Golkar berkomitmen untuk menjaga demokrasi dan reformasi.
"Golkar komitmen dengan reformasi, Golkar komitmen terhadap hak yang sudah diberikan kepada masyarakat. Sehingga, hak yang sudah diberikan ke masyarakat tidak boleh kita tarik kembali," kata Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, kemarin.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pemenangan Pemilu 2024 untuk Wilayah Jawa I. Yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Silvanus Alvin mengatakan, sikap Golkar terpuji dan dapat mengangkat citra partai. Sebab, perjuangan untuk sistem pemilu terbuka dapat mengangkat citra partai berlambang beringin.
"Artinya, Golkar memang berusaha menjaga demokrasi di Indonesia agar transparan. Terutama dalam memilih kader-kader yang akan dipilih dan mendapat mandat menjadi anggota dewan," ujarnya.
Kaum Muda
Apalagi, kekuatan Golkar ada pada kader dan caleg. Dimana saat ini kader dan caleg Golkar mayoritas berasal dari kaum muda.
"Terkait dengan kader-kader Golkar yang tergolong muda tentu menjadi karisma dan daya tarik sendiri. Ini ada kaitannya dengan upaya Golkar menjaring generasi milenial dan generasi z, yang mendominasi pemilu 2024," tandasnya.
Dengan kekuatan tokoh muda Golkar, hanya perlu untuk merapatkan barisan dan bergerak. Golkar pun mendapatkan ‘mesin baru, yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo), yang baru bergabung.
"Di titik ini, perlu ada sinergitas dari kader-kader Golkar yang baru bergabung. Yakni untuk bisa bergerak bersama," tegasnya.
Target
Dalam rakornis tersebut, Airlangga juga mengatakan, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI Daerah Pemilihan Banten dari 3 kursi menjadi 4 kursi di tahun 2024. Sementara DPRD provinsi dari 11 kursi menjadi 20 kursi.
"Selanjutnya, DPRD kabupaten/kota dari 60 kursi menjadi 90 kursi. Lalu untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat, Golkar menargetkan jumlah kursi DPR RI dari 14 kursi menjadi 23 kursi di tahun 2024," tuturnya.
Sementara untuk DPRD provinsi dari 16 kursi menjadi 25 kursi. Kemudian, DPRD kabupaten/kota dari 194 kursi menjadi 293 kursi.
"Itu target Jawa Barat belum dihitung saat Kang Emil bergabung. Dengan bergabungnya Kang Emil, tentu ada tambahan kursi lagi," ucapnya optimis.
