JAKARTA, suaramerdeka.jakarta.com, Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini dan ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi. Dengan adanya ketidakpastian tersebut sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 berada pada kisaran 2,3 - 2,9%.
Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8 -3,2%. Asian Development Bank (ADB) pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 dari 5,2% menjadi 5%. Namun begitu ADB masih optimistis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.
Peneliti Center of Macroeconomic and Finance at Indef (Institute for Development of Economics and Finance) M Rizal Taufikurahman memprediksi resesi ekonomi global akan benar-benar terjadi pada 2023. Resesi ekonomi global juga akan berimbas pada banyak negara, tak terkecuali negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
"Saya kira Indonesia tahun ini secara global memang kondisi ekonominya gelap. Namun gelap dalam konteks bukan gelap gulita, tetapi memang berat untuk menghadapi perekonomian sekarang," ujar Taufiq dalam diskusi bertema Resiliensi Ekonomi Nasional di Tengah Ancaman Resesi Global yang digelar ipol.id, Jakarta, Rabu (25/1).
Dia pun memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini ada di angka 5,1%. Angka ini masih dalam proyeksi Bank Indonesia yakni antara 4,5% sampai 5,3%. Dia menilai resesi ekonomi global tidak begitu berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kisah Perjuangan Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan SMK Wikrama Bogor, Bermula Dari Gudang KUD
Apalagi, tambahnya, Indonesia sebenarnya mendapatkan keuntungan atau windfall profit dari berbagai penyebab resesi. Baik itu pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga perang dagang antar negara raksasa, Tiongkok dan Amerika.
“Pascavovid kita justru untung dengan krisis energi dan pangan. Mulai 2021 penerimaan nasional kita surplus setelah 11 tahun enggak pernah untung,” ungkapnya.
Sayangnya, meski pertumbuhan ekonomi masih tinggi namun kualitasnya masih buruk. Terbukti dari angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) masih naik yakni pada September 2022 menjadi 9,57%. Begitupun dengan angka inflasi yang masih tinggi yakni 5,51%.
“Padahal dua itu harus dijaga untuk kualitas pertumbuhan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika kedua angka itu naik berarti ada degradasi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan. “Makanya (dengan) investasi harus rekrut tenaga kerja lokal untuk drive konsumsi masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Ekonom Ahli Grup Perumusan & Implementasi, Kebijakan Ekonomi Keuangan Daerah (KEKDA) BI Jakarta, Muhamad Shiroth, mengungkapkan Bank Indonesia melakukan tiga cara untuk stabilitas dan pemulihan ekonomi khususnya di Jakarta. Cara ini dilakukan untuk merespons bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi baik secara internal, seperti tingkat inflasi kembali ke sasaran 3±1% serta defisit fiskal lebih rendah dari 3% PDB.
"Koordinasi dan sinergi bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pengendalian inflasi, mendorong pemulihan ekonomi, serta digitalisasi, dan keuangan inklusif," ujar Shiroth.
Staf Ahli bid Pembangunan Daerah pada Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menambahkan Kemenko Perekonomian masih optimistis pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3% pada 2023. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengantisipasi dampak resesi.
