Bahas Urgensi PPHN dalam Disertasi, Bamsoet Tak Ingin UU IKN Ditorpedo Presiden Berikut

BANDUNG, jakarta.suaramerdeka.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyakini kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dikuatkan dengan Tap MPR bisa menghentikan persoalan selera pembangunan antarpemimpin yang di antaranya tak jarang meninggalkan bangunan mangkrak.

"Meski sudah berbentuk UU, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya bisa ditorpedo Presiden berikutnya," katanya saat mempertahankan disertasinya yang bertajuk "Peranan dan Bentuk Hukum PPHN Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas" di Kampus Unpad Bandung, Sabtu (28/1/2023).

Bamsoet sendiri lulus dalam sidang doktoralnya dengan predikat cumlaude. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Sebelumnya, di hadapan 10 penguji di antaranya Oponen Ahli yang terdiri dari Menkumham Prof Yasonna H Laoly, Menkopolhukam Prof Mahfud MD, Guru Besar Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra, Bamsoet memaparkan sejumlah temuannya termasuk riset yang dilakukannya.

Baca Juga: Duel Lawan Singapura, Timnas Renang Indonesia Turunkan Kekuatan Penuh

Menurut dia, tak ada kesinambungan pembangunan terutama pasca reformasi. Hal itu disebabkan tak adanya alat paksa untuk benar-benar memastikan orientasi pembangunan memang benar-benar bermuara pada tujuan bernegara seperti menghadirkan kesejahteraan.

Akibatnya, banyak proyek mangkrak karena program pemimpin terdahulu dianggap tak perlu diprioritaskan lagi. Bahwa APBN sudah mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar cenderung tak dianggap sebagi sebuah persoalan.

"Kenapa mangkrak karena tak ada kewajiban meneruskan pekerjaan program presiden sebelumnya. Sistem demokrasi yang lebih bagimana presiden berasal dari partai A ciptakan proyek untuk legacy, lantas bagaimana presiden berikutnya bukan dari partai yang sama, akan banyak APBN atau APBD sia-sia tak dilanjutkan," jelasnya.

Baca Juga: Mengajar & Bermain, Jadi Cara PLN Ikut Pulihkan Anak-anak Trauma Pasca Gempa Cianjur

Mahfud MD sempat menyoroti PPHN itu sebagai kerinduan akan GBHN di masa orde baru. Garis-garis besar haluan negara itu kemudian diprotes karena membuka peluang korupsi. "Dari GBHN muncul pesanan terpusat, muncul KKN, sekarang rindu, pertanyaannya kenapa PPHN dan bagaimana mengawalnya?" katanya.

Bamsoet menyebut PPHN yang ditawarkannya adalah pada perencanaan matang, menghadirkan kesinambungan pembangunan.Dia mengacu China yang mampu mengimplementasikannya pada1978 hingga kini yang berjaya di tiga sektor yakni industri, pertahanan, dan teknologi.

Indonesia sendiri dihadapkan pada tantangan Generasi Emas. Hanya saja, itu belum diimbangi perencanaan yang matang termasuk UU yang kuat sehingga muncul keraguan untuk bisa mewujudkannya. Padahal, baginya, ruh dan jatidiri pembangunanan berkesinambungan bisa menjadi kunci tepat dalam menghadapi tantangan global.

Baca Juga: Jadi Nih, Kereta Panoramic Digandeng KA yang Dianggap Paling Cocok Menggunakannya

"Kita perlu konsisten dan fokus, kita harus pula mampu menilai sumber daya yang ada, kita perlu mengeksplorasi perencaan yang matang, yang memberikan gambaran, tujuan yang ingin dicapai, sembari berjalan bisa diperbaiki, diselamatkan, karena bagaimana wajah kita pada 2045 seperti apa saja belum bisa dipetakan dengan baik," katanya.