Peroleh Sertifikat Halal, Pelaku UMKM Mustahik Binaan Baznas Naik Kelas

JAKARTA- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus mendampingi mustahik binaan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan.

Salah satu caranya adalah dengan mendorong terciptanya sertifikasi halal untuk usaha yang dijalankan mustahik.

Hingga tahun 2022, Baznas telah melakukan advokasi sertifikasi halal sebanyak 361 UMKM yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia.

sertifikasi halal menjadi salah satu elemen penting karena menjadi salah satu legalitas usaha UMKM mustahik untuk dapat bangkit dan naik kelas meningkatkan kapasitas dan kualitas produk.

Baca Juga: Mantan Pelatih Timnas Indonesia Benny Dollo Meninggal Dunia: Selamat Jalan Om Benny Dollo

Simbolisasi penyerahan sertifikat halal diberikan kepada 20 orang mustahik binaan Baznas di Kantor Baznas RI Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Hingga saat ini ada sekitar 5.000an pelaku usaha di bawah binaan Baznas. Namun baru 1.005 yang memperoleh sertifikasi halal.

Baznas terus mengkebut agar sisa UMKM yang belum tersertifikasi halal bisa mendapatkannya maksimal pada tahun 2024.

Adapun pada acara penyerahan sertifikat halal tersebut, turut hadir antara lain Ketua Baznas RI Noor Achmad, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham, Pimpinan Baznas Saidah Sakwan, Nadratuzzaman serta LPPOM MUI DKI Jakarta dan World Halal Center Nahdlatul Ulama (WHCNU) selaku mitra dalam membangun ekosistem halal di Baznas RI.

Baca Juga: 1.971 Pegawai KAI Di-cus Vaksin Covid-19 Booster Kedua

Noor Achmad mengatakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, Indonesia memang memiliki aturan tersendiri tentang produk halal.

Pentingnya sertifikasi halal ini bahkan menjadi salah satu syarat untuk beberapa produk, terutama industri makanan, minuman, dan lainnya.

"sertifikasi halal ini menjadi bukti jika produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan dari pemerintah yang menyatakan bahwa paling lambat pada tahun 2024, seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal," kata Noor Achmad.

Baca Juga: Hanya Silaturahmi, KIB dan Koalisi Perubahan Sulit Berkoalisi