JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas di ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta rencananya akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau kebijakan jalan berbayar di sejumlah ruas di kawasan metropolitan.
Namun, dengan adanya penerapan ERP ini justru mengakibatkan polemik di antara para pengemudi angkutan online, baik taksi maupun ojek online.
Sekretaris Jenderal perkumpulan Armada Sewa Indonesia (PAS Indonesia), Wiwit Sudarsono, menyampaikan keberatannya atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.
Baca Juga: Konektivitas Transportasi di Aceh Terus Ditingkatkan
Penolakan OJOL ini didukung tokoh masyarakat yang juga pemerhati sosial sekaligus Ketua NU PC Jakpus, Syaifuddin, ME.
Menurutnya, sebagai anggota masyarakat dirinya merasakan penolakan tersebut, bahkan keberatan itu dianggap wajar karena sangat merugikan pengemudi angkutan online.
"Saat ini Go car dan Grab sudah dirugikan dengan kebijakan ganjil genap, serta belum adanya penyesuaian tarif angkutan online terdampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), sekarang akan dibatasi lagi dengan kebijakan jalan berbayar atau ERP," kata Syaifuddin yang juga pembina paguyuban pengemudi ojol GS-One dihubungi Jumat (3/2).
Baca Juga: Sinkronisasi Data Butuh Waktu, Pengumuman Hasil Seleksi ASN PPPK 2022 Ditunda
Dengan adanya kebijakan tersebut, lanjut Syaifuddin, otomatis pendapatan para pengemudi angkutan online akan menurun drastis, karena berkurangnya pengguna transportasi online, baik ojek online maupun taksi online, dikarenakan ada beban biaya yang mereka keluarkan.
Hingga bila pengguna tidak mau mengeluarkan biaya tambahan untuk jalan berbayar dan dibebankan kepada pengemudi, tentu hal itu akan mengurangi pendapatan kami.
Untuk itu, Syaifuddin meminta agar kebijakan tersebut dibatalkan oleh Pemprov DKI Jakarta sekaligus memohon agar Pemprov DKI mau mencari cara lain untuk menanggulangi kemacetan di ibu kota.
Baca Juga: Targetkan Rampung di 2023, Smelter Manyar Freeport Menjadi yang Terbesar di Dunia
Artikel Terkait
PDIP Dorong Negara Berdikari Pangan, Harus Kurangi Impor
Eksklusif! Aiman Ungkap Kejujuran Eliezer Yang Belum Pernah Dibuka, Selengkapnya di The Prime Show, iNews
Burhanuddin Muhtadi: Langkah Politik Surya Paloh Menunjukkan Nasdem Saat Ini Tengah Galau
Capres KIB Dipastikan Tunggu Sinyal PDIP dan Arahan Jokowi
Konektivitas Transportasi di Aceh Terus Ditingkatkan