Komisi X DPR RI Soroti Upaya Peningkatan Literasi Nasional

- Rabu, 15 Februari 2023 | 09:34 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, di Ruang Rapat Komisi X DPR (Istimewa )
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, di Ruang Rapat Komisi X DPR (Istimewa )

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat literat menjadi fondasi sosial untuk mendorong proses transformasi masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera.

Untuk itu, pembangunan kemampuan literasi masyarakat merupakan keharusan sehingga sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing dapat terwujud.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, di Ruang Rapat Komisi X DPR, Jakarta, pada Selasa (14/2/2022).

Baca Juga: Bandinglah Mbo

Secara umum, Perpusnas, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemendikbudristek sepakat bahwa penciptaan SDM berkualitas dan berdaya saing harus dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

RDP lintas kementerian/lembaga tersebut mengagendakan peningkatan literasi nasional terkait indeks literasi berdasarkan Perpusnas dan UNESCO. Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, menjelaskan indeks literasi negara di dunia tidak ditentukan oleh UNESCO. “Karenanya, Perpusnas menyusun indeks literasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM),” ujarnya.

Baca Juga: Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Dimensi indeks literasi masyarakat tersebut terdiri dari lima, yakni kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan berperilaku; perilaku mengakses sumber informasi dan bahan bacaan; perilaku memahami isi bacaan; perilaku mengemukakan ide atau gagasan; hingga perilaku menciptakan kreasi atau mengembangkan produk/jasa bermutu.

Untuk mendorong transformasi perpustakaan menuju kehidupan masyarakat sejahtera, Perpusnas menjalankan program prioritas nasional yakni Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Baca Juga: Kuda Hitam Pilpres 2024.

Melalui program ini, perpustakaan bertransformasi menjadi tempat untuk masyarakat mendapatkan pendampingan dan pelatihan soft skills berbasis bahan bacaan ilmu terapan guna menghasilkan barang dan jasa.

“Perpustakaan harus bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Karena perpustakaan adalah bangku pendidikan terakhir yang dapat mereka datangi untuk mendapatkan ilmu dan memperbaiki perekonomian keluarga,” ujarnya.

Kepala Perpusnas menyebut program TPBIS menjadi solusi untuk pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Ditegaskan bahwa para penerima manfaat program TPBIS memberikan respons positif setelah mendapatkan pendampingan di perpustakaan. Setelah memiliki keterampilan hidup, terbuka peluang untuk membuat usaha mikro dan home industry dalam mengatasi masalah ekonomi.

Baca Juga: Keniscayaan untuk Gus Yaqut.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Apresiasi Gelaran BNI Java Jazz 2023

Senin, 5 Juni 2023 | 16:54 WIB
X