ISORI Cium Aroma Tak Sedap Terkait Sanksi Doping WADA kepada Indonesia

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 19:19 WIB
Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar (Foto: Dok.pribadi)
Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar (Foto: Dok.pribadi)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com- Menpora Zainudin Amali terus mendapatkan tekanan menyangkut masalah sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia.

Imbasnya, bendera Merah Putih tak bisa dikibarkan saat Tim Thomas Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark, beberapa hari lalu.
 
Terkait masalah ini, Ketua Umum Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia (ISORI), Prof Syahrial Bakhtiar merasa prihatin.
 
 
Menurut Syahrial, langkah Menpora Zainudin Amali membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi Terkait sanksi WADA dan membawa persoalan ke jalur hukum sudah tepat. 
 
"Kami prihatin adanya pihak-pihak yang memberikan komentar memperkeruh keadaan, padahal mereka sebenarnya belum mengetahui secara jelas dan pasti penyebab WADA memberikan sanksi terhadap LADI. Kita kan semua sudah mengetahui untuk menyelesaikan masalah ini Menpora Amali telah membetuk Tim Akselerasi dan Investigasi untuk menyelesaikan sanksi WADA," kata Syahrial Bakhtiar, Rabu, 20 Oktober 2021. 
 
Menurut Syahrial Bakhtiar, ISORI sudah mencium adanya dugaan aroma tidak sedap dalam kasus sanksi doping tersebut. 
 
 
Karena itu, ISORI mendukung kebijakan Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping ke jalur hukum. 
 
"ISORI mendukung niat Menpora Amali membawa persoalan sanksi doping tersebut ke jalur hukum, apalagi kami mencium ada bau tidak sedap di balik sanksi WADA terhadap LADI. Agar akar pemasalahanya terang benderang. Dugaan kami ada oknum yang sengaja mencoba mencari sesuatu, antara lain keuntungan di balik semua ini. Dan, saya heran sampai ada yang tega mengorbankan kepentingan negara," jelas Syahrial Bakhtiar
 
WADA menyatakan, Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) menjadi salah satu dari tiga badan anti-doping negara (NADO) yang dinyatakan tidak patuh dalam menjalankan Kode Anti-Doping pada awal Oktober lalu yang berimbas terhadap penangguhan hak-hak Indonesia di kancah event internasional. 
 
 
"Kenapa tiba-tiba ada yang menyoroti LADI. Untuk itu, kami mengimbau pihak-pihak yang belum memahami akar permasalahan untuk menahan diri berkomentar. Apalagi, kasus regulasi antidoping dari (WADA) itu terjadi sejak awal tahun 2021," katanya.
 
ISORI tidak meragukan komitmen Menpora dalam membangun olahraga di antaranya menghadirkan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). 
 
Begitu juga penjelasan Wakil Ketua LADI, dr Rheza Maulana yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan WADA kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kemenpora.  
 
 
"ISORI tidak ragu dengan komitmen Menpora Amali. Begitu juga dengan reputasi dr Rheza Maulana dan  Ketua LADI dr Mustafa Fauzi, Bahkan, ISORI yakin di bawah kepemimpinan keduanya LADI akan lebih baik ke depan," katanya.
 
Syahrial Bakhtiar juga mengusulkan Tim Akselerasi dan Investigasi menelusuri terkait adanya informasi bahwa  pengurus lama LADI yang tidak memberikan user name kepada pengurus LADI yang baru untuk masuk ke Centra Complience Code (pusat data pemberian sanggahan terhadap apa yang sudah diberi informasikan LADI). 
 
Padahal, akses ke CCC itu sangat penting yang menjadi penentu apakah sebuah negara mendapat compliance atau uncompliance
 
 
Begitu juga, kata Syahrial Bakhtiar, tentang penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua dengan LADI pimpinan dr  Zaini Khadfi Saragih sebelum terjadinya pergantian.
 
Dalam MoU tentang pengawasan doping pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua  pasal 6 (b) disebutkan pergantian kepengurusan pada masing-masing pihak tidak menggugurkan keberlakuan perjanjian kerjasama ini, termasuk tim ad-hoc yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja sama. 
 
"Kok MoU tidak bisa diadendum meski sudah ada pergantian pengurus LADI. Bukankah ini pelanggaran administrasi negara," tanyanya.
 
 
Bahkan, Syarial Bakhtiar juga meminta ditelusuri adanya dugaan pengarahan penggunaan salah satu produk botol urine, padahal ada produk lain yang harganya jauh di bawah. 
 
"Dugaan pengarahan ke salah satu produk ini juga patut ditelusuri mengingat harganya terlalu tinggi. Harusnya penggunaan botol urine itu dilelang mengingat nilainya cukup tinggi dan bukan dimonopoli," tegasnya. ***
 
 
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Chiharu Shida Belum Juga Binasa

Sabtu, 4 Desember 2021 | 11:09 WIB

Greysia/Apriyani Sabet Raih Pair of The Year dari BWF

Jumat, 3 Desember 2021 | 18:02 WIB

Kalah Stamina, Pram/Yere Diganyang Wakil Malaysia

Kamis, 2 Desember 2021 | 23:02 WIB

Chiharu Shida Datang, Pasangan Inggris Ditendang

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:00 WIB
X