Robohnya Pancasila Kami

- Selasa, 28 Februari 2023 | 23:55 WIB
Karyudi Sutajah Putra (KSP) (Dok. Pribadi)
Karyudi Sutajah Putra (KSP) (Dok. Pribadi)

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

PANCASILA sesungguhnya telah roboh. Ups, nanti dulu!

Ya, yang roboh adalah nilai-nilai praksisnya, bukan Pancasila-nya itu sendiri. Kok bisa?

Ya bisalah. Pancasila sudah cukup lama hanya terucap di bibir saja. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya praktis sudah banyak yang tidak mengamalkannya lagi. Bahkan seolah nilai-nilainya sudah terpisah dari Pancasila-nya itu sendiri. Sebab itu, para pemimpin negara dan elite politik mau sehari berteriak Pancasila seribu kali pun tak akan berpengaruh. Pancasila tetap loyo.

Kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) oleh Mario Dandy Satriyo (20), yang disusul dengan terbongkarnya harta "karun" Rafael Alun Trisambodo, ayahanda Mario, adalah contoh mutakhir Pancasila telah kehilangan nilai-nilai praksisnya.

Kalau masih mengamalkan Pancasila, terutama Sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila II "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", tentu Mario tak akan melakukan penganiayaan kepada David, apalagi sampai koma.

Kalau masih punya nilai tenggang rasa dan kepekaan sosial, terutama terhadap si miskin, sebagaimana terkandung dalam Pancasila terutama Sila V "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", maka Mario tak perlu bergaya hidup mewah, dan Rafael sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pun tak perlu menumpuk harta hingga Rp56,1 miliar, bahkan masih banyak yang disembunyikan.

Gayus Tambunan dan Angin Prayitno Aji serta yang lainnya yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tak perlu menjadi mafia.

Lebih parah lagi, gaya hidup mewah atau hedonis justru difasilitasi DJP dengan mengizinkan atau setidaknya membiarkan para pegawainya membuat klub moge (motor gede).

Di pihak lain, di luar sana masih banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Bahkan untuk sekadar bisa makan pun sulitnya sudah minta ampun.

Itu baru sekelumit. Itu baru fenomena gunung es di lautan. Sebab ternyata bukan hanya Rafael yang belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada lebih dari 13 ribu pegawai Kemenkeu, terbanyak dari DJP, yang belum menyetorkan LHKPN 2022 ke KPK saat kasus Mario-Rafael mencuat ke permukaan.

Lihat pula para pejabat, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif banyak yang terlibat korupsi. Kalau mereka mengamalkan Pancasila terutama Sila I "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila V "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", niscaya para penyelenggara negara itu tidak akan korupsi. Padahal hampir setiap hari mereka melafalkan Pancasila, dan di ruang-ruang kantor mereka pun terpajang teks Pancasila.

Di eksekutif, sejak awal era Reformasi hingga kini sudah ada puluhan menteri yang ditangkap KPK karena korupsi.

Di level daerah, sejak pemilihan kepala daerah langsung digelar tahun 2004 hingga kini, sudah ada 400-an kepala daerah dan wakil kepala daerah terlibat korupsi.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menguatkan Posisi Gus Yaqut.

Rabu, 7 Juni 2023 | 07:43 WIB

Ada Wanita di Banyak Kasus Rasuah

Selasa, 6 Juni 2023 | 23:03 WIB

Merpati yang tak Pernah Naik Haji.

Selasa, 6 Juni 2023 | 16:36 WIB

Peci untuk Taliban

Selasa, 6 Juni 2023 | 16:30 WIB

Majenun

Minggu, 4 Juni 2023 | 22:34 WIB

Hira

Sabtu, 3 Juni 2023 | 10:38 WIB

Ketika Wina Menjadi Anak

Jumat, 2 Juni 2023 | 09:57 WIB

Masih Adakah Pancasila?

Jumat, 2 Juni 2023 | 09:54 WIB

Denny Indrayana: Bukan Nyanyian Kode

Jumat, 2 Juni 2023 | 07:50 WIB

Jokowisme

Kamis, 25 Mei 2023 | 15:19 WIB
X