LMKN Tidak Ada Gunanya?

Tuan dan puan, kita tahu, semua maklum, penghormatan paling dasar kepada kemanusiaan adalah mendengarkan. Tapi jika Anda mendengarkan logika orang yang berputar layaknya komedi putar, saya jaminkan Anda semua akan pusing kepala, sebelum semaput. Sudah bagus Anda tidak naik pitam dibuatnya.

Anda sekalian boleh menguji kebenaran atau kengawuran tulisan saya dengan melakukan kroscek dengan sejumlah anggota majelis Lesehatan Musik. Banyak perwira dan ksatria di sana, ada Kang Iyus, Meidi, Dhani Pete, Andre Oppa J Sumual, Morin, Mudya Mustamin, Danny V, Edo Maitreya, Rully, Tony dan banyak nama yang lekat dengan gelanggang musik Indonesia, lainnya.

Apakah tulisan saya ambisius atau apa adanya, ihwal orang hukum yang gemar muter-muter ini.

Sampai-sampai Badai, sekali lagi, harus kembali menyelanya, bukan untuk melakukan apologia, tapi demi menghadirkan fakta baru yang akan menggugurkan cara berpikir komisioner LKMN yang terhormat ini.

Badai, dengan suara datar, dan emosi tertata -- sebagai tanda kematangan emosi manusia --, mengatakan; "Apakah salah kalau saya menanyakan kok ada kewenangan yang bisa dialihkan dari LMK ke LMKN, untuk melakukan penagihan hak royalti. Ini pertanyaan orang bodoh hukum. Seharusnya saya bisa cabut mandat itu. Persoalan saya tidak tahu hukum dan tidak mendapatkan royalti, itu urusan saya dengan Tuhan," kata Badai.

Dia melanjutkan,"Mosok LMKN kerjanya kolekting doang. Sayangnya marwah UU mengamanatkan kita harus memercayakan hal itu. Teman-teman, kalau per tahun ada 100 musisi Indonesia krisis kepercayaan (kepada pengelola royalti musiknya), mau ke mana industri musik Indonesia.

diskusi Musik Royalti Kenapa Mesti Ribut yang diinisiasi Lesehan Musik di @Club House (Bb)

"(Hal ini terjadi karena) ada miskomunikasi yang sangat panjang. Kalau dibiarkan akan jadi bola liar yang sangat luar biasa. (Harusnya) Kita dipertemukan dengan PT Las lah atau PT apalah, biar kegelisahan ini tidak semakin meluas. Karena ada sesuatu yang tidak masuk akal. LMKN kan di bawah negara, tapi mengapa tetap memotong hak pencipta lagu, kenapa ngga disediakan negara (dananya).

"Kan harusnya ada kehadiran negara di sana. Itu logika bodoh gue. Kenapa dana operasional (LMKN, LMK dan pihak ketiga) dibebankan kepada kita. Kenapa duit gue yang telah dipotong 20 persen, harus dipakai untuk nagih duet kita sendiri," kata Badai.

Sayangnya sampai acara purna, solusi apa yang paling sepatutnya, belum ditemukan. "Masak nagih duit gue, makek duet gue juga?" kata Badai lagi.

Jadi, masih percaya LMKN? Apalagi LMK dan pihak ketiga?

"Nanti akan kita upayakan musyawarah seri kedua. Kita harus mencari jawabnya bareng. (Karena) Bisa jadi api dalam sekam yang sewaktu waktu bisa meletup (jika persoalan ruwet ini tidak segera diselesaikan," kata Denny MR layaknya resi. Bijaksana sekali.

Segendang sepenarian, Yovie Widianto, yang jelma di penghujung acara, meminta semua pemangku kepentingan untuk menggunakan hati dan pikiran yang bersih, demi menemu jalan keluar bersama. Seperti kisah para lakon di film Koboi, Yovie datang hanya untuk menasehati, sebelum akhirnya kembali pergi. Epik.

Kita tunggu Lesehan Musik seri kedua, yang konon sejumlah ahli Hukum dan Guru Besar dari UI akan turut dihadirkan di sana. Kita tunggu saja. Karena hidup, kata tetua, memang hanya menunggu.(bb)