Profesi Advokat

- Sabtu, 18 Desember 2021 | 10:16 WIB
Wina Armada Sukardi (Doc Pribadi)
Wina Armada Sukardi (Doc Pribadi)

Alasannya macam-macam. Hakimnya banyak perkara lain yang masih harus diperiksa. Jaksanya belum datang dan sebagainya. Bahkan barusan saja terjadi, setelah sidang ditunda dua minggu dan ditunda lagi tiga minggu, pada harinya, si hakim bilang keputusannya sedang dibuat, sementara si hakim ketua sidang sudah di ruang sidang. Entah siapa yang buat keputusannya.

Advokat gak boleh protes. Gak boleh tanya-tanya kenapa begitu. Pokoknya advokat di pengadilan kasta terbawah. Jadi, kalau menerima perlakuan tak adil, ya selama ini dinilai wajar-wajar saja.

Soal keputusan juga suka-suka hakim. Sidang boleh panjang dengan menghadirkan ahli, berbagai bukti dan kesimpulan bahkan sidang berlangsung sampai sampai setahun, eh pas keputusan cukup dianggap tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak (biar pihak yang kurang itu sudah dihukum pidana) atau salah objek karena tulisan tidak tepat dan sebagainya.

Baca Juga: Hikayat Pespa (Surat terbuka untuk diri sendiri, kita semua, dan tuan puan sekalian)

Kenapa gak dari awal saja diputusin waktu eksepsi, sehingga gak usah sampai begitu panjang, itu sepenuhnya otoritas mutlak hakim, gak peduli advokat sudah minta klien kekuar duit banyak untuk Ahli, bukti dan sebagainya.

Apalagi cuma waktu advokat yang terbuang. Semua bukan tanggung jawab moral hakim, tapi “derita elo” wahai advokat.
Demikian jug kalau hakim setelah menguraikan berbagai hal dan sampai kesimpulan, eh, ternyata putusanny gak sesuai dengan uraiannya. Sudahlah advokat harus mahfum saja. Kalau gak setuju silakan naik banding. 

Menurut UU Advokat, para advokat berhak medampingi klien dimana dan pada tingkat apapun, tapi di KPK advokat sama sekali tidak boleh mendampingi klain waktu diperiksa. Alasannya, korupsi itu kejahatan luar biasa.

Lo  apa urusannya kejahatan luar biasa dengan menghilangkan hak advokat yang diberikan UU untuk mendampingi klain? Gak penting alasan apa atau apa hubungannya, pokoknya SOP di KPK ditetapkan gak boleh. Selesai. Soalnya kan advokat suka kasih saran yang mempersulit penyidikan.

Baca Juga: Pulang dan Doa

Soal kewajiban advokat membela klainnya, hari gini cuma dipandang utopia saja. Walhasil advokat juga sah kalau dicuragai bakal memberikan celah-celah hukum yang dapat menjadi penolong tersangka.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Selamat Milad Maston Lingkar

Sabtu, 26 November 2022 | 13:28 WIB

Peringatan Hari Guru dalam Sastra.

Sabtu, 26 November 2022 | 09:06 WIB

Aku Berbiak di Gadgetmu.

Rabu, 23 November 2022 | 11:06 WIB

Garis-Garis Manis Made Kaek

Jumat, 18 November 2022 | 09:37 WIB

Absolutisme Kebiasaan yang Mematikan.

Sabtu, 12 November 2022 | 09:28 WIB

Sebuah Refleksi: Menelisik Film Indonesia

Minggu, 30 Oktober 2022 | 06:53 WIB

Quo Vadis DKJ dan Musyawarah Burung.

Kamis, 27 Oktober 2022 | 08:09 WIB
X