Siapa pun tahu, kalau film Spider Man No Way Home bukan film nasional, pemiliknya bukan orang atau perusahaan Indonesia. Duit ratusan miliar tadi -- di antaranya terkumpul dari Emak tetangga, sebagian besar mengalir ke luar negeri.
Setelah potong pajak 10%, separuhnya dikantongi pemilik film, separuhnya dikantongi pemilik bioskop. Orang juga tahu, pemilik saham terbesar jaringan bioskop juga bukan perusahaan Indonesia. Begitulah industri.Pasar bebas. Suplai and demand.
KPMP ‘anjing’, PEN Film ‘kafilah’. Telah diajarkan untuk ‘tidak sakit hati’ jika ada dalam proses pelaksanaan ‘pemulihan ekonomi nasional’ (termasuk melalui subsektor film).
Maka Emak tetangga tadi, kalau tiba-tiba ‘ngomel’ maka itu pasti ‘suara fitnah, suara iri’. Kalau perlu, Emak bahkan harus selfie saat di bioskop, memfoto bukti tiket yang dibeli oleh anak dan keponakannya, lalu dijadikan status dalam facebook atau instragram sebagai bagian dari kampanye ‘Ayo ke Bioskop’.
Apalagi Imam ‘ayo ke bioskop’ adalah idolanya sendiri – setidaknya semasa Pilpres dulu.
Dalam demokrasi, penentunya adalah ‘suara terbanyak’ bukannya kebenaran atau keadilan. Ironi ‘Ayo ke Bioskop’ PEN Film so pasti tidak memiliki ‘suara banyak’, bahkan hanya akan menjadi gumam kecil di tengah arena pesta ‘bagi-bagi permen dan belah bambu’
sebagaimana yang dipraktekkan pemerintah dalam penyelenggaraan perfilman sepanjang dua dekade ini.
“Bagaimana bicara ketidakadilan, kalau urusan beli kue dan air minum rapat saja masih menjadi persoalan bagi KPMP,” tulis seorang produser film dalam Grup WA.
“Sudah lebih seminggu berlalu, tidak ada langkah kongkret dihasilkan KPMP,” tulis pengelola Blog.
“Tunjukkan buktinya kalau ada ketidakadilan, pemufakatan jahat, penyelewengan, indikasi KKN,” terdengar suara dari gedung DPRI RI sampai ruang-ruang media sosial.
“Hati-hati, bisa menjadi serangan balik delik pencemaran nama baik dan finah,” nasihat para Penguasa Perfilman.
Artikel Terkait
TPF PEN Sub Sektor Film Akan Membuka Hotline, dan Bekerja Secara Profesional.
Program PEN-Subsektor Film Dinilai Ada Unsur Kolusi dan Permufakatan Jahat
Komisi III DPR RI Kawal dan Tindaklanjuti Laporan Dugaan Penyelewengan Program PEN Subsektor Film
Mercon Banting Pesta PEN Subsektor Film
Erupsi Gunung Es PEN Film
TPF PEN Film: Sejumlah Kurator Kerja Fiktif