Jangan Sampai Pemaksaan BPJS Menjadi Alat Tampar ke Presiden

- Senin, 21 Februari 2022 | 13:00 WIB
Wina Armada Sukardi (Istimewa)
Wina Armada Sukardi (Istimewa)

Sesuatu yang wajar dan patut dilakukan seorang pemimpin. Maka sejatinya tak ada alasan kita untuk tidak mendukung keberadaan dan pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Masalahnya, ketika diimplementasi di bawah, Inpres itu dilaksanakan secara berlebihan, tidak proposional, dan ada kesan aroma “ABS” terjadap presiden.

Rekayasa Kebutuhan Rakyat 

Kala kebutuhan BPJS Kesehatan yang semula menjadi kebutuhan rakyat, tetapi lantas direkayasa “dipaksakan” oleh pemerintah agar menjadi salah satusyarat transaksi, dalam hal ini jual beli tanah, maka yang terjadi bukan lagi “kebutuhan,” melainkan manipulasi terhadap “kebutuhan” itu.

Pemerintah memanfaatkan kebutuhan masyarakat menjadi alat kekuasaan. Kebutuhan itu menjadi dimanipulasi sebagai sebuah syarat yang datang dari pemerintah yang tidak dapat ditolak oleh rakyat.

Jika rakyat menolak, maka ada hak rakyat yang dikebiri, yakni tidak boleh melakukan transaksi jual beli tanah. Kalau rakyat menampik menunjukan surat keanggota BPJS , maka rakyat tidak boleh melakukan transaksi jual beli tanah. 

Manakala zaman Orba, buat menjaga jangan sampai “kesusupan” komunis, pemerintah mewajibkan rakyat memiliki “surat bebas G/30 PKI.”

Sebenarnya rakyat sendiri, kala itu sebagian besar juga sudah anti komunis, tetapi ketika diwajibkan memiliki surat “bebas G -30 S/PKI” bukan lagi kebutuhan rakyat, tapi sudah menjadi alat kekuasaan pemerintah.

Dengan begitu sebaliknya, hal itu sudah berubah menjadi beban rakyat dan terjadilah banyak ekses. 

Demikian pula BPJS Kesehatan yang semula menjadi kebutuhan rakyat, tapi digunakan sebagai syarat satu transaksi jual beli tanah, akhirnya menjadi alat kekuasaan pemerintah dan telah berubah menjadi beban yang memberatkan masyarakat.

BPJS Kesehatan yang sebelumnya menjadi ciri negara kesejahteraan, ketika dijadikan alat kekuasaan berubah menjdi beban rakyat sekaligus menjadi karakter negara otoriter. 

Selain itu kewajiban melakukan transaksi jual beli tanah wajib melampirkan kartu BPJS Kesehatan secara tak langsung dapat “menggampar” pula wajah presiden. Lho memangnya kenapa?

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KSP: Copot 2 Menteri PKB!

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:09 WIB

Menimbang Biaya Haji di Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Jabatan Itu Memabukkan, Pak Kades!

Rabu, 18 Januari 2023 | 23:25 WIB

Kades Maju Tak Gentar Demi 9 Tahun Jabatan

Selasa, 17 Januari 2023 | 02:30 WIB

Narcissus Masa Kini

Kamis, 12 Januari 2023 | 14:05 WIB

Abimanyu Wachjoewidajat : Terkait KDRT Venna Melinda

Selasa, 10 Januari 2023 | 16:48 WIB

Heboh, Viral Muncul Mata Air Di Dekat Makam Eril

Sabtu, 7 Januari 2023 | 15:05 WIB

Indonesia dan 100 Tahun NU.

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:06 WIB

Katimbang Nonton Bokep

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:16 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 17:13 WIB

Menyambut Brutus-Brutus PSSI

Jumat, 30 Desember 2022 | 01:17 WIB
X