Komedi Tragedi dalam Cerita BPI (3)

- Jumat, 1 April 2022 | 16:53 WIB
Akhlis Suryapati (Foto VOI)
Akhlis Suryapati (Foto VOI)

Sepanjang pemungutan suara, ramai. Sorak-sorai. Saya ikut-ikutan nyeletuk asal-asalan. Pemungutan masih berlangsung, saya kabur kembali ke PPHUI ngurus Festival Sinematek. Hasil pemungutan suara saya ketahui lewat WA yang dikirim teman-teman yang berada di arena kongres.

“Wartawan-wartawan di luar perfilman hanya mengenal Adisurya Abdy dan Gusti Randa. Tetapi dalam pemilihan keduanya keok. Tidak kenal itu siapa Fauzan Zidni dan Gunawan Paggaru,” tulis wartawan senior Ipik Tanoyo di grup WA, kurang lebihnya.

Demikianlah antara lain cerita BPI dari kongres yang kemarin. Sebagian saya ungkapkan, sebelum nantinya capek menulis, untuk bersambung ke bagian berikutnya lagi.

Saudara-saudara sebangsa dan se tanah air. Lembaga yang kemudian sekarang bernama BPI ini ketika dirancang oleh masyarakat perfilman untuk bisa masuk dalam Undang-Undang Perfilman yang sedang direvisi (yang kemudian menjadi UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman), kala itu (2008 – 2009), diskursusnya cukup panjang dan diwarnai semangat yang membara.

Tokoh-tokoh perfilman seperti Slamet Rahardjo, Deddy Mizwar, Raam Punjabi, Ram Soraya, Gope Samtani, Zairin Zein, Djonny Syafrddin, Jimmy Herjanto, Rudy Sanyoto, dan banyak lagi, sangat menaruh peduli – sering menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya. 

Semangat utamanya adalah bagaimana BP2N (Badan Pertimbangan Perfilman Nasional) yang dalam UU No 28 tahun 1992 tentang Perfilman – posisi legalitasnya  tidak sekuat lembaga sebelumnya (Dewan Film), dalam undang-undangnya nanti  bisa menjadi kuat lagi.

Bukan sekadar menimbang-nimbang, melainkan juga sebagai lembaga yang punya legalitas untuk eksekusi. Semangat lainnya, BP2N – atau apa pun namanya nanti -- bisa menjadi semacam lembaga pembiayaan film oleh negara.

Namun UU No 33 tahun 2009 lahir, dan di sana yang muncul adalah BPI sebagai wadah peranserta masyarakat perfilman, swasta mandiri, dan seterusnya – yang terjemahannya kira-kira:  “Bukannya lebih kuat dari BP2N, malahan lebih ompong.”  Maka maleslah tokoh-tokoh film itu membicarakannya lagi. Apalagi sampai ikut mengurus pembentukannya segala. 

Tahun 2010 oleh Direktorat Perfilman (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) saya diberi SK sebagai Ketua Panitia Persiapan BPI. Wuih. Rapat dua atau tiga kali, sampai tahun 2010 habis. Tak ada apa-apa, termasuk anggaran atau dana, selain hanya SK itu sendiri dan rapat yang dua atau tiga kali itu.

Tahun 2011 saya tidak ikut-ikutan lagi. Namun tahu sering berlangsung FGD tentang Persiapan Mubes BPI ini. Papan nama BPI juga sudah dipasang di halaman Gedung Film menghadap jalan raya MT Haryono, meskipun BPI-nya belum ada. Kabarnya Rp 3 miliar habis.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Jumat, 3 Februari 2023 | 06:35 WIB

Bela Negara, Bukan Sekadar Aksi Angkat Senjata

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:03 WIB

Bela Negara dan Persepsi Publik

Kamis, 2 Februari 2023 | 22:43 WIB

KSP: Copot 2 Menteri PKB!

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:09 WIB

Menimbang Biaya Haji di Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Jabatan Itu Memabukkan, Pak Kades!

Rabu, 18 Januari 2023 | 23:25 WIB

Kades Maju Tak Gentar Demi 9 Tahun Jabatan

Selasa, 17 Januari 2023 | 02:30 WIB

Narcissus Masa Kini

Kamis, 12 Januari 2023 | 14:05 WIB

Abimanyu Wachjoewidajat : Terkait KDRT Venna Melinda

Selasa, 10 Januari 2023 | 16:48 WIB

Heboh, Viral Muncul Mata Air Di Dekat Makam Eril

Sabtu, 7 Januari 2023 | 15:05 WIB

Indonesia dan 100 Tahun NU.

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:06 WIB
X