Pancasila

- Kamis, 2 Juni 2022 | 09:24 WIB
Zainal Bintang (Arsip Pribadi Zainal Bintang)
Zainal Bintang (Arsip Pribadi Zainal Bintang)

Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP-UGM) Sudjito, di Universitas Pancasila, Jakarta,  Minggu (10/11/2013) yang disebarkan media, mengatakan setidaknya 40 persen pasal-pasal dalam UUD 1945 inkonsisten dan tak mengacu pada Pancasila.

Inkonsistensi dan ketidaksesuaian tersebut terjadi pada pasal-pasal hasil amandemen konstitusi keempat, atau amandemen terakhir pada 2002. “Hasil amandemen keempat UUD 1945, sejumlah pasalnya tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila”, tegas Sudjito 

Dalam Sarasehan Kebangsaan "Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila", Rabu (12/02/2014), di Kampus UGM yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) UGG dihadiri pakar dan intelektual, seperti  Ketua PSP UGM Prof. Dr. Sudjito, tokoh Masyarakat Prof. Dr. Ahmad Safii Maarif, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Dr. Kaelan, dan Sosiolog UGM Prof. Dr. Sunyoto Usman. 

Turut memberi komentar pedas Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii (almarhum). Dia menilai hasil pemikiran amandemen UUD 1945 saat ini jauh menyimpang pada nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, titik pangkal persoalan ada pada perilaku elit negara yang tidak bersikap negarawan. “Amandemen UUD itu karena ada euforia begitu rupa. Amandemen 4 kali itu tidak sehat, sarat emosional,” ujar Buya tegas. 

Eforia Reformasi terungkap telah melumpuhkan nilai luhur Pancasila. Membengkokkan pasal-pasal UUD 1945. 

Suksesi kekuasaan lima tahunan yang dianggap sebagai mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap penyelenggaraan negara ternyata menyisakan banyak persoalan. Yang terjadi mungkin hanya memunculkan wajah baru. Namun, faktanya, mereka masih menjadi bagian dari sirkulasi elite yang berkuasa sejak dulu. Inilah buruknya demokrasi: suara mayoritas adalah penentu meskipun tidak bermutu” (Reza Syawawi, 2019) 

Menurut Syawawi, “hasil pemilihan umum setidaknya menunjukkan semakin menguat dan menyebarnya relasi bisnis dan politik dalam kepentingan negara, termasuk politik akomodatif dan kompromi di antara para elite. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat mayoritas diisi oleh kelompok dengan latar belakang kepentingan bisnis”. 

Mungkin ini yang disebut kutukan "Orde Baru". Piramida kekuasaan yang ditinggalkan Soeharto beranak-pinak dan menginspirasi banyak elite. Kelompok-kelompok yang dipupuk di bawah rezim Orde Baru bergerak mengamankan kepentingan ekonominya dan mereorganisasi kekuasaan dalam arena politik baru melalui pemilihan umum, partai politik, dan parlemen” (Syawawi 2019). 

Jeffrey Winters, Indonesianis dari Northwestern University, Amerika Serikat, dalam orasi ilmiah 'Reflections on Oligarchy: Democracy and the Rule of Law in Indonesia' mempunyai pandangan mengenai kegagalan demokrasi di Indonesia.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kekalahan itu Guru.

Rabu, 30 November 2022 | 04:34 WIB

Selamat Milad Maston Lingkar

Sabtu, 26 November 2022 | 13:28 WIB

Peringatan Hari Guru dalam Sastra.

Sabtu, 26 November 2022 | 09:06 WIB

Aku Berbiak di Gadgetmu.

Rabu, 23 November 2022 | 11:06 WIB

Garis-Garis Manis Made Kaek

Jumat, 18 November 2022 | 09:37 WIB

Absolutisme Kebiasaan yang Mematikan.

Sabtu, 12 November 2022 | 09:28 WIB

Sebuah Refleksi: Menelisik Film Indonesia

Minggu, 30 Oktober 2022 | 06:53 WIB
X