Memberantas Iklan Porno di Pers Online

- Kamis, 2 Juni 2022 | 10:19 WIB
Wina Armada Sukardi (Arsip Pribadi)
Wina Armada Sukardi (Arsip Pribadi)

Para wartawan tidak dapat berdalih dengan adanya “fire wall” atau dinding api yang memisahkan ruang redaksi dan ruang usaha, tak mau ambil peduli terhadap gejala ini. Wartawan juga harus memiliki kepekaan soal, terutama di medianya sendiri.

Para wartawan harus memberikan konstribusi untuk mengurangi, bahkan menghilangkan iklan porno seperti ini. 

Bukan sebaliknya, dengan dalih iklan-iklan bejad itu memberikan pemasukan buat perusahaan yang mengaji mereka, para wartawan malah mendukung kehadiran iklan-iklan ini.

Jika sebagaian besar wartawan telah menganut pandangan mendukung iklan cabul, tak diragukan lagi telah terjadi degradasi moral di lingkungan wartawan.

Disini kita layak bertanya, bagaimana pers mau mebanati membereskan persoalan-persoalan moralitas dalam masyarakat umum, kalau dalam tubuh diri pers sendiri telah internelazed atau pandangan ajeg yang mendukung iklan meseum dalam media mereka sendiri. 

Tentu cari duit atau cuan untuk survive bukan saja boleh, tapi juga malah harus. Kendati demikian itu tidak bermakn boleh menghalalkan segala cara, termasuk menerima iklan-iklan cabul.

Pidana Denda

Selanjutnya, mengingat dahsyatnya sampak iklan porno itu terhadap masyarakat luas, lebih khusus kepada generasi muda, pers online yang masih melangar Pasal 13 harus segera dikenakan pidana denda sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Pers.

Pelaksanaan atau law enforcement dari pasal ini sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang belaku. Misalnya, walaupun iklan semacam ini bukan produk jurnalistik, polisi setelah mendengar Dewan Pers, polisi dapat melakukan upaya baik preventif maupun represif bagi yang bandel. 

Begitu pula sudah saatnya Dewan Pers (yang kebetulan anggota baru) mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi persoalan ini melalui penelitian, pengembangan dan komunikasi dengan pihak masyarakat dan pemerintah, sebagaimana menjadi tugas pokok Dewan Pera yang diatur dalam Pasal 15 UU Pers.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Potensi Domba Lokal Lereng Barat Gunung Slamet

Sabtu, 4 Februari 2023 | 14:19 WIB

Menimbang Gibran di Pilgub Jateng.

Jumat, 3 Februari 2023 | 06:35 WIB

Bela Negara, Bukan Sekadar Aksi Angkat Senjata

Kamis, 2 Februari 2023 | 23:03 WIB

Bela Negara dan Persepsi Publik

Kamis, 2 Februari 2023 | 22:43 WIB

KSP: Copot 2 Menteri PKB!

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:09 WIB

Menimbang Biaya Haji di Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Jabatan Itu Memabukkan, Pak Kades!

Rabu, 18 Januari 2023 | 23:25 WIB

Kades Maju Tak Gentar Demi 9 Tahun Jabatan

Selasa, 17 Januari 2023 | 02:30 WIB

Narcissus Masa Kini

Kamis, 12 Januari 2023 | 14:05 WIB

Abimanyu Wachjoewidajat : Terkait KDRT Venna Melinda

Selasa, 10 Januari 2023 | 16:48 WIB
X