Drama Inkonstitusionil Bersyarat

- Sabtu, 23 Juli 2022 | 13:24 WIB
Zainal Bintang (Arsip Pribadi Zainal Bintang)
Zainal Bintang (Arsip Pribadi Zainal Bintang)

Teater Politik Indonesia (Bag.4.-)

Oleh : Zainal Bintang

JAKARTA, Jakarta.Suaramerdeka.com,- Produk legislasi yang mana saja yang telah diproduksi oleh pembentuk UU - dalam hal ini legislatif dan eksekutif selama era reformasi yang sudah berjalan 24 tahun - yang dapat disepakati sebagai produk yang demokratis. Dalam pengertian telah memenuhi aspek partispasi proaktif dari publik? Belakangan ini muncul pertanyaan besar ini: dari publik, oleh publik dan untuk publik.

    Pertanyaan yang mengandung kecemasan kolektif dari ranah masyarakat sipil (civil society) bukan tanpa alasan. Karena telah menjadi penyebab laten kasus disharmoni di dalam ritme kehidupan politik. Sederatan regulasi  - yang kini berlaku dan diperlakukan pemerintah mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara - yang dinilai mengandung “cacat bawaan”. Sebutlah - yang lagi trending topic saat ini – diskursus pro kontra ancang-ancang pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

    RKUHP itu sedang berada dalam kondisi tarik ulur: antara pembentuk undang-undang dengan kalangan masyarakat sipil. Ditengarai bermuatan besaran bobot pemaksaaan dengan melalui prosedur dan proses gelap demokrasi. Alias tidak demokratis. Suatu reproduksi penyimpangan koridor sebagaimana yang menimpa beberapa UU strategis pendahulunya. 

Proses sejarah disharmoni revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja sampai sekarang dirasakan publik menggoreskan memori kolektif yang destruktif. Fakta realitas kelam menyertai riwayat kelahiran keduanya. Cacat prosedural alias penafian aspirasi publik terus disoal. Penafian aspirasi publik yang terjadi itu, bukan sekedar publik opini alias suara “man on the street”. Peneguhan anti demokrastis itu ditemukan pada Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tentang UU Cipta Kerja yang menggolongkannya: ‘inskonstitusional bersyarat!”

Upaya uji coba pelestarian terobosan terabasan jalur cacat prosedural masih terus berlanjut. Ada upaya melembagakan menjadi perangkat instrumen ekstra duet maut eksekutif – legislatif.  Keduanya segendang dan sepenarian. Ibarat serupa tapi tak sama. Superaktif memproduksi regulasi demi regulasi nir paritispasi publik. Jamak disebut sebagai regulasi ugal-ugalan. Berbekal narasi klise: partispasi publik telah dilibatkan. Menggunakan nomor bukti absensi tumpukan nama pakar lintas ilmu. Dengan sederet gelar akademik yang wah.. 

Persoalan kemudian muncul. Semakin ruwet. Terkait perbedaan cara pandang asimetris. Tentang, apa itu partisipasi publik dari kacamata pembentuk undang-undang versus sudut pandang dari kacamata masyarakat sipil. Pembentuk undang-undang menggunakan senjata kuantitas berbasis data dan fakta absensi. Kelompok masyarakat sipil bertahan pada keutamaaan dimensi kualitatif dan kedalaman substansi. Sejumlah pakar memang dilibatkan. Namun, hasil akhir menunjukkan keputusan final tetap saja didominasi kepentingan pembentuk undang – undang. 

Tindakan berani bercampur nekat pembentuk undang – undang itu, menimbulkan rasa curiga masyarakat. Berbagai analisis dan pengkajian menuduh duet maut pembentuk undang -undang itu sepertinya menyimpan “hidden agenda” (agenda tersembunyi). Berbau, ada aroma maksud – maksud tertentu bergeser kepada penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Paling tidak mengulur minimal menghasilkan keputusan: masa kerja kekuasaan sampai dengan tahun 2027. 

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mengenal Negara Jerman(2):Hazrina Puteri Nabilla

Selasa, 4 Oktober 2022 | 18:38 WIB

MenantikanKebangkitan Industri Penerbangan Indonesia

Selasa, 4 Oktober 2022 | 05:47 WIB

Ledakan Bom Sosial dalam Kekerasan Sepak Bola

Senin, 3 Oktober 2022 | 15:02 WIB

Harkat Martabat

Minggu, 2 Oktober 2022 | 11:38 WIB

Obstruction of Press Freedom

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 06:23 WIB

Mosaik Putri Diana (30): Kronologi Kehidupan Diana

Jumat, 30 September 2022 | 11:31 WIB

Mosaik Putri Diana (29): Kami Hanyalah Orang Biasa

Rabu, 28 September 2022 | 13:05 WIB

Mosaik Putri Diana (28): ‘Berhati-hatilah, Paul’

Selasa, 27 September 2022 | 08:18 WIB

Mosaik Putri Diana (27): Diana Tak Ingin Mampir ke Paris

Selasa, 27 September 2022 | 07:58 WIB

Mosaik Putri Diana (25): 'Dia Tidak Cocok untuk Putri'

Senin, 26 September 2022 | 09:55 WIB

Mosaik Putri Diana (24): Dodi Bukan Cinta Sejati Diana

Senin, 26 September 2022 | 08:20 WIB

Mosaik Putri Diana (23): Diana-Charles Saling Mencinta

Minggu, 25 September 2022 | 21:51 WIB

Mosaik Putri Diana (21): Para Pria di Sekitar Diana

Minggu, 25 September 2022 | 21:35 WIB
X