Prof Azyumardi Azra, Jejak Prasasti Anak Bumi Segala Bangsa

- Rabu, 21 September 2022 | 16:38 WIB
Wina Armada Sukardi (Arsip Pribadi)
Wina Armada Sukardi (Arsip Pribadi)

Itulah sebabnya kendati mantan wartawan majalah Pandji Masyarakat ini menjadi anggota dan Ketua Dewan Pers dari unsur masyarakat, hakekatnya jiwa lulusan sarjana di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1982 ini, adalah jiwa wartawan. 

Pada awal-awal terpilih sebagai ketua Dewan Pers, beliau sering berkata kepada para wartawan, ”Saya ini juga dari kalangan wartawan. Saya kawannya Wina Armada dan Wikrama dari dulu zaman pers mahasiswa atau pers kampus.”

Saya mengetahui pengakuan peraih beasiswa Fullbright saat mengambil Master of Art (MA) tersebut justru dari kawan - kawan wartawan yang bercerita kepada saya. Bagi saya, hal ini bukan untuk membangga-banggakan diri, melainkan ingin menunjukkan kerendahan hati dan kesetia kawanan almarhum. Dia tidak segan-segan mengungkapkan dengan siapa dia bergaul dan tak pernah melupakan kawan-kawan lama.

Pertemuan Terakhir. 

Saya bertemu terakhir dengan almarhum setelah acara syukuran atas “kemenangan” Dewan Pers di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebenarnya permohonan judicial review (JR) bukan ditujukan kepada Dewan Pers, melainkan kepada pemerintah dan DPR sebagai pihak yang membuat UU Pers No 40 Tahun 1999.

Dewan Pers hanyalah Pihak Terkait. Itupun setelah bersama konstituen Dewan Pers mengajukan diri ke MK. 

Dalam keputusannya, MK dengan suara bulat dan mutlak menegaskan pasal-pasal tentang Dewan Pers dalam UU Pers No 40 Tahun 1999, khususnya pasal 15 ayat (2) huruf “f” dan ayat (5), sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945.

UU Pers dipandang MK sebagai tonggak reformasi di Indonesia. Tegasnya, tak ada norma dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 yang bertentangan dengan norma Konstitusi dalam hal ini UUD RI Tahun 1945. 

Ahli sejarah Islam di Indonesia ini menyebut keputusan MK ini “pro rakyat dan menjadi land mark kemerdekaan pers Indonesia.” 

Sebagai konsekuensi logisnya dari keputusan MK, eksistensi Dewan Pers beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers otomatis terbukti sah dan dapat dijalankan. Dalam perkara ini, saya ditunjuk menjadi koordinator advokat Dewan Pers

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kekalahan itu Guru.

Rabu, 30 November 2022 | 04:34 WIB

Selamat Milad Maston Lingkar

Sabtu, 26 November 2022 | 13:28 WIB

Peringatan Hari Guru dalam Sastra.

Sabtu, 26 November 2022 | 09:06 WIB

Aku Berbiak di Gadgetmu.

Rabu, 23 November 2022 | 11:06 WIB

Garis-Garis Manis Made Kaek

Jumat, 18 November 2022 | 09:37 WIB

Absolutisme Kebiasaan yang Mematikan.

Sabtu, 12 November 2022 | 09:28 WIB

Sebuah Refleksi: Menelisik Film Indonesia

Minggu, 30 Oktober 2022 | 06:53 WIB
X