Simalakama Hakim MK

- Sabtu, 8 Oktober 2022 | 12:12 WIB
Dr Anwar Budiman SH MH, Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana. (Dok. Pribadi)
Dr Anwar Budiman SH MH, Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana. (Dok. Pribadi)

Oleh: Dr Anwar Budiman SH MH

BAK menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah dilema yang dihadapi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilema itu mencuat usai pencopotan Aswanto dari jabatannya sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Oleh DPR, Aswanto digantikan dengan Guntur Hamzah, Sektetaris Jenderal MK.

Pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (29/9/2022).

Menurut Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Aswanto digantti karena kerap menganulir produk legislasi yang dibuat oleh DPR. Padahal, ia merupakan hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR.

Salah satu undang-undamg (UU) yang dianulir Aswanto adalah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah mengalami "judicial review" atau uji materi di MK, dan pada 25 November 2021, MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam amar putusan dinyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan." UU No 11 Tahun 2020 itu oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat

Ada 3 institusi darimana hakim konstitisi berasal: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiganya adalah cabang-cabang kekuasaan dalam trias politika yang melakukan kontrol dan perimbangan satu sama lain. Check and balances!

Dari 9 hakim konstitusi yang ada di MK, 3 berasal dari pemerintah, 3 lainnya berasal dari DPR, dan 3 sisanya berasal dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945.

Halaman:

Editor: Fauzan Jazadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KSP: Copot 2 Menteri PKB!

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:09 WIB

Menimbang Biaya Haji di Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Jabatan Itu Memabukkan, Pak Kades!

Rabu, 18 Januari 2023 | 23:25 WIB

Kades Maju Tak Gentar Demi 9 Tahun Jabatan

Selasa, 17 Januari 2023 | 02:30 WIB

Narcissus Masa Kini

Kamis, 12 Januari 2023 | 14:05 WIB

Abimanyu Wachjoewidajat : Terkait KDRT Venna Melinda

Selasa, 10 Januari 2023 | 16:48 WIB

Heboh, Viral Muncul Mata Air Di Dekat Makam Eril

Sabtu, 7 Januari 2023 | 15:05 WIB

Indonesia dan 100 Tahun NU.

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:06 WIB

Katimbang Nonton Bokep

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:16 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 17:13 WIB

Menyambut Brutus-Brutus PSSI

Jumat, 30 Desember 2022 | 01:17 WIB
X