Pengamat Kebijakan Publik Desak Evaluasi Komisi Informasi

- Rabu, 23 November 2022 | 17:34 WIB
 (Narasumber:   Bobby Adithyo Rizaldi (Komisi 1 DPR) Agus Pambagio  (Pengamat Kebijakan Publik) Freddy H Tulung  (Praktisi Komunikasi & Kebijakan Publik))
(Narasumber: Bobby Adithyo Rizaldi (Komisi 1 DPR) Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik) Freddy H Tulung (Praktisi Komunikasi & Kebijakan Publik))

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com -  Komisi Informasi menjadi salah satu lembaga sampiran negara yang menurut beberapa kalangan mendesak untuk dievaluasi  agar mampu menjalankan tugasnya mendorong pengelolaan lembaga publik yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai cita-cita demokrasi.  Hal tersebut disampaikan dua pengamat dan praktisi  kebijakan publik senior  dalam kegiatan Bincang Media untuk Keterbukaan Infomasi, Rabu (23/11).

 

Sejak undang-undang keterbukaan informasi dimunculkan, publik memiliki harapan besar akan berkembangnya keterbukaan informasi badan-badan publik.  Hadirnya Komisi Informasi yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut merupakan upaya  percepatan konsolidasi demokrasi  di Indonesia. Dengan badan-badan publik yang lebih terbuka dan akuntabel, harapan percepatan demokratisasi menjadi lebih tinggi dengan partisipasi  publik.

 

Namun harapan publik tersebut  menjadi terlihat  berat  bila  melihat  stagnasi  indeks keterbukaan informasi dan indeks  demokrasi  saat ini.  Peran  dan optimalisasi  Komisi  Informasi menjadi  pertanyaan banyak pihak karena dianggap kurang informatif  dan komunikatif.

Baca Juga: PILM Kab. Brebes, Kembangkan Literasi Masyarakat Brebes

Beberapa ketidakoptimalan kinerja Komisi Informasi diantaranya  tak lepas dari  isu  kurang harmonisnya hubungan antar beberapa komisioner yang  memiliki kepentingan, pemanfaatan fasilitas kedinasan Lembaga, hingga soal  etika  kunjungan kedinasan  yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.  Belum lagi  isu  jabatan ganda yang  beberapa waktu  lalu juga  sempat  menjadi  perbincangan beberapa khalayak.   Hal tersebut tentu dapat mengganggu  integritas Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi badan-badan  publik agar lebih transparan dalam mengembangkan kebijakan publik untuk dapat memperkuat  indeks demokrasi  Indonesia menjadi lebih baik.

 

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio peran Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga saat ini belum dirasakan oleh publik dan  kinerja KIP nyaris tak terdengar publik. Kalaupun ada terlihat tidak menyatu,” tutur aktivis senior tersebut.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Artikel Terkait

Terkini

KSP: Copot 2 Menteri PKB!

Selasa, 24 Januari 2023 | 17:09 WIB

Menimbang Biaya Haji di Indonesia.

Selasa, 24 Januari 2023 | 10:24 WIB

Jabatan Itu Memabukkan, Pak Kades!

Rabu, 18 Januari 2023 | 23:25 WIB

Kades Maju Tak Gentar Demi 9 Tahun Jabatan

Selasa, 17 Januari 2023 | 02:30 WIB

Narcissus Masa Kini

Kamis, 12 Januari 2023 | 14:05 WIB

Abimanyu Wachjoewidajat : Terkait KDRT Venna Melinda

Selasa, 10 Januari 2023 | 16:48 WIB

Heboh, Viral Muncul Mata Air Di Dekat Makam Eril

Sabtu, 7 Januari 2023 | 15:05 WIB

Indonesia dan 100 Tahun NU.

Jumat, 6 Januari 2023 | 06:06 WIB

Katimbang Nonton Bokep

Rabu, 4 Januari 2023 | 16:16 WIB

Dibuang di UU Pers, Dipunggut ke dalam KUHP

Jumat, 30 Desember 2022 | 17:13 WIB

Menyambut Brutus-Brutus PSSI

Jumat, 30 Desember 2022 | 01:17 WIB
X