Pengamat Kebijakan Publik Desak Evaluasi Komisi Informasi

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com -  Komisi Informasi menjadi salah satu lembaga sampiran negara yang menurut beberapa kalangan mendesak untuk dievaluasi  agar mampu menjalankan tugasnya mendorong pengelolaan lembaga publik yang bersih, transparan dan akuntabel sesuai cita-cita demokrasi.  Hal tersebut disampaikan dua pengamat dan praktisi  kebijakan publik senior  dalam kegiatan Bincang Media untuk Keterbukaan Infomasi, Rabu (23/11).

Sejak undang-undang keterbukaan informasi dimunculkan, publik memiliki harapan besar akan berkembangnya keterbukaan informasi badan-badan publik.  Hadirnya Komisi Informasi yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut merupakan upaya  percepatan konsolidasi demokrasi  di Indonesia. Dengan badan-badan publik yang lebih terbuka dan akuntabel, harapan percepatan demokratisasi menjadi lebih tinggi dengan partisipasi  publik.

Namun harapan publik tersebut  menjadi terlihat  berat  bila  melihat  stagnasi  indeks keterbukaan informasi dan indeks  demokrasi  saat ini.  Peran  dan optimalisasi  Komisi  Informasi menjadi  pertanyaan banyak pihak karena dianggap kurang informatif  dan komunikatif.

Baca Juga: PILM Kab. Brebes, Kembangkan Literasi Masyarakat Brebes

Beberapa ketidakoptimalan kinerja Komisi Informasi diantaranya  tak lepas dari  isu  kurang harmonisnya hubungan antar beberapa komisioner yang  memiliki kepentingan, pemanfaatan fasilitas kedinasan Lembaga, hingga soal  etika  kunjungan kedinasan  yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.  Belum lagi  isu  jabatan ganda yang  beberapa waktu  lalu juga  sempat  menjadi  perbincangan beberapa khalayak.   Hal tersebut tentu dapat mengganggu  integritas Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi badan-badan  publik agar lebih transparan dalam mengembangkan kebijakan publik untuk dapat memperkuat  indeks demokrasi  Indonesia menjadi lebih baik.

Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio peran Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga saat ini belum dirasakan oleh publik dan  kinerja KIP nyaris tak terdengar publik. Kalaupun ada terlihat tidak menyatu,” tutur aktivis senior tersebut.