PSSI Butuh Nyali atau Nyalla?

Oleh: Arif Muhammad Iqbal

KETIKLAH frasa "butuh nyali" di Google, maka yang akan muncul kebanyakan adalah nama Erick Thohir. Menteri BUMN tersebut sedang mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSSI.

Dalam berbagai kesempatan, Erick selalu menyampaikan bahwa butuh nyali untuk membersihkan tangan-tangan kotor di PSSI. Frasa "butuh nyali" pun akhirnya melekat pada diri Erick Thohir.

Dengan nyali dan keberanian, ia yakin bisa mengubah dari yang belok jadi lurus, lalu menjadikan sepak bola Indonesia berprestasi.

Namun Erick Thohir tidak sendirian maju sebagai calon ketua umum PSSI. Ada empat lagi yang dihadapi pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang digelar di Jakarta, 16 Februari 2023.

Empat nama itu adalah LaNyalla Mattalitti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi dan Fary Djemy Francis (akhirnya mundur).

Tanpa mengesampingkan calon lain, bisa dipastikan calon kuat Erick Thohir adalah LaNyalla Mattalitti yang kini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

Sebab, hanya dua nama itu yang sering muncul ke publik mencari dukungan para pemilik suara yang berjumlah 87 voters, mulai dari klub, federasi futsal, asosiasi sepak bola wanita, pelatih hingga asosiasi provinsi (Asprov).

Atau bisa dikatakan, El Clasico sebenarnya pertarungan antara Erick Thohir vs LaNyalla Mattalitti. 

Perang urat saraf sempat terjadi antara kedua calon. Namun, yang memainkan psywar adalah para pendukungnya.

Ketika kubu Erick Thohir menjual frasa "butuh nyali", sebaliknya LaNyalla lewat para simpatisannya membuat tandingan berupa "PSSI butuh Nyalla, bukan nyali". 

LaNyalla juga punya keberanian untuk memperbaiki sepak bola Tanah Air. Berkali-kali, ia bilang ingin memberantas mafia bola di Indonesia jika di percaya sebagai ketua umum PSSI. 

Apalagi, ia merasa masih punya utang untuk kembali memimpin PSSI karena saat menjadi ketua umum PSSI periode 2015-2016, ia disuruh mundur dari jabatannya dampak pembekuan PSSI dari pemerintah yang berimbas pada sanksi FIFA.

LaNyalla akhirnya besedia mundur, padahal belum diberi kesempatan untuk menjalankan program kerja lantaran sudah dibekukan pemerintah terlebih dulu.