JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan menyiapkan regulasi linieritas untuk guru lulus passing grade (PG) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar lebih fleksibel. Hal tersebut, disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani saat temu wartawan baru-baru ini.
"Contohnya, guru honorer Bahasa Inggris yang selama ini menjadi wali kelas di sekolah dasar (SD). Ketika ada perekrutan PPPK 2021/2022, mereka terpaksa melamar di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), karena formasi bahasa Inggris tidak tersedia di SD," ujarnya.
Masalahnya, ungkap Nunuk, sekarang terdapat 17.382 guru prioritas satu (P1) tidak terdapat kebutuhan karena mengajar di mata pelajaran (mapel) gemuk seperti Bahasa Inggris, Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU), dan mapel lainnya.
Nunuk menjelaskan dengan adanya Kurikulum Merdeka maka memungkinkan guru bahasa Inggris itu mengajar di SD. Dengan catatan, setelah ada penyesuaian linieritas.
"Setiap saat Kemendikbudristek bersama panitia seleksi nasional (Panselnas) CASN terus berpikir bagaimana agar P1 bisa semuanya diselesaikan tahun ini juga," jelasnya.
Jika masalah guru honorer belum selesai, lanjut Nunuk, maka rekrutmen ASN CPNS maupun PPPK dari jalur pendidikan profesi guru (PPG) belum bisa dilaksanakan.
"Kami mohon dukungannya untuk menyelesaikan tugas menuntaskan P1 ini. Percayalah, Kemendikbudristek tidak akan membiarkan P1 tanpa kejelasan status, mekanismenya sudah kami pikirkan," tuturnya.
Oleh karena itu, sebanyak 62.465 guru lulus PG hasil seleksi PPPK 2021 yang disebut P1 sesuai PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2022 akan diselesaikan tahun ini.
"Untuk itu, akan disiapkan regulasi untuk mengakomodasi P1 yang menempati mapel gemuk seperti Bahasa Inggris, PKWU dan lainnya," tegasnya.
Nunuk memaparkan dari 193.954 P1 masih tersisa 62.645 yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2022. Tentunya, ini menjadi target kami untuk bisa diselesaikan di PPPK guru 2023.
"Dari 193.954 P1, guru honorer negeri dan swasta yang sudah mendapatkan penempatan PPPK 2022 sebanyak 130.862. Kemudian, terdapat 383 guru tidak menjadi sasaran penuntasan karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan hal lainnya," terangnya.
Sisanya 62.645 P1 yang pada pengumuman 8 Maret 2023 tidak mendapatkan penempatan di PPPK 2022. Nunuk mengungkapkan dari P1 tanpa penempatan itu, sebanyak 45.307 terdapat kebutuhan, tetapi tidak diusulkannya pemerintah daerah (pemda) pada PPPK guru 2022.
"Agar formasi itu terisi di PPPK 2023, Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi dengan pemda setempat agar bisa mengangkat 45.307 guru P1 itu dalam perekrutan PPPK 2023," ungkapnya.***
