Guru Honorer K2 di Daerah Tak Lulus Tes PPPK Tahap 1, Tidak Ada Formasi di Sekolah

- Senin, 18 Oktober 2021 | 20:55 WIB
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim  (Suaramerdeka/Prajtna Lydiasari)
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim (Suaramerdeka/Prajtna Lydiasari)

JAKARTAsuaramerdeka-jakarta.com - Salah satu bentuk persoalan guru honorer Kategori 2 (K2) di daerah yang tidak lulus Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 adalah tidak adanya formasi di sekolah induk.

Mayoritas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing selain bahasa Inggris. 

Oleh karena itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) usul ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menambah formasi guru PAI dan muatan lokal (Mulok) agar berlaku nasional.
 
 
"Sehingga terserap dan sesuai kebutuhan riil daerah guru Mulok, misal Bahasa Sunda, mereka terpaksa mendaftar PPPK ke formasi matpel lain. Sebab nyatanya formasi Bahasa Sunda tidak ada," ujar Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim kepada wartawan, Senin 18 Oktober 2021.
 
Satriwan menjelaskan bahwa aturan khusus juga diperlukan dalam rekrutmen Guru PPPK yang berasal dari sekolah swasta nanti. Harus ada regulasi khusus yang nanti mengatur, apakah guru swasta yang lolos PPPK Tahap 2 dan 3 akan mengajar di sekolah swasta atau negeri. 
 
"Keduanya mengandung konsekuensi. Sebab jika mengajar di sekolah swasta akan ada dampak, apa dampaknya? Guru PPPK akan mendapatkan penghasilan double dari negara sebagai aparatur sipil negara (ASN) PPPK dan sekaligus dari Yayasan Swasta," jelasnya.
 
 
Kemudian, pertanyaan lain, kata Satriwan adalah apakah tidak akan terjadi kecemburuan baru bagi guru swasta non PPPK maupun guru PPPK sekolah negeri? Kedua, jika Guru PPPK dari sekolah swasta mengajar di sekolah negeri, keberadaan mereka justru sangat berpotensi menggeser keberadaan guru honorer lain yang tak lulus PPPK, yang sudah eksis mengajar di sekolah negeri. 
 
"Ini pastinya menjadi bentuk ketidakadilan baru bagi guru honorer. Di sinilah letak urgensi dibuatnya regulasi khusus," katanya.
 
Untuk itu, P2G memprediksi seleksi PPPK Tahap 2 dan 3 nanti akan mendorong guru sekolah swasta menengah ke bawah untuk berbondong-bondong menjadi ASN PPPK. Sudah rahasia umum, fakta upah guru sekolah swasta menengah ke bawah atau swasta kecil, pinggiran, banyak yang di bawah Upah Layak Minimum. 
 
 
"Jauh di bawah jika dibandingkan UMK-nya buruh. Seperti di Kab. Karawang, UMK Buruh sekitar 4,7 juta-4,8 juta/bulan, tetapi banyak guru honorer sekolah swasta diupah di bawah 1 juta/bulan," bebernya.
 
Fakta di daerah, lanjut Satriwan, para guru swasta diberikan upah 1 juta/bulan, 750 rb/bulan, bahkan di bawah 500 rb/bulan. Apalagi guru honorer sekolah/madrasah swasta, banyak yang upahnya tidak manusiawi. 
 
Tentu kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, akan memotivasi diri mereka mengikuti seleksi Guru PPPK, demi perbaikan nasib dan masa depan. 
 
 
"Nah, jika motivasi menjadi PPPK ini makin besar, P2G khawatir para guru swasta pinggiran akan migrasi besar-besaran menjadi PPPK. Kemendikbudristek dan Kemenag perlu melakukan pemetaan secara komprehensif untuk langkah antisipatif, dampak kekurangan guru di sekolah swasta," pungkasnya.
 
P2G kembali meminta Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden terkait Upah Layak Minimum Bagi Guru Bukan PNS yang berlaku secara nasional. Upah Layak Minimum Guru Bukan PNS ini mendesak dibuat, agar tidak ada lagi guru sekolah swasta/madrasah, termasuk guru honorer di daerah-daerah yang diberikan upah sangat tidak manusiawi baik oleh Pemda maupun Yayasan. ***
 

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menag: Seleksi Mahasiswa Sarana Peningkatan Mutu PTKIN

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:55 WIB

Inilah Tiga Evaluasi P2G Seminggu PTM 100 Persen

Kamis, 13 Januari 2022 | 21:38 WIB

198 Produk Ekspor Mahasiswa Siap Masuk Pasar Global

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:13 WIB
X