Pemerhati : Permendikbudristek PPKS Tidak akan Ada Manfaatnya

- Kamis, 25 November 2021 | 16:14 WIB
Pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji (suaramerdeka/Prajtna Lydiasari)
Pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji (suaramerdeka/Prajtna Lydiasari)

JAKARTAsuaramerdeka-jakarta.com - Pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji menegaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) ini tidak akan ada manfaatnya, karena jika ada kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi pihak berwajib tidak akan menggunakan aturan-aturan dalam permendikbudristek ini dalam proses hukum.

"Nasibnya sama persis seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sebatas membuat gaduh saja tanpa ada dampak pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa atau pembangunan sumber daya manusia (SDM) Unggul," ujarnya kepada wartawan pada Kamis, 25 November 2021.

Akan lebih bijak, lanjut Indra, jika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menitikberatkan pada bagaimana mengedukasi warga kampus dan sekolah tentang pencegahaan kekerasan seksual dimulai dengan pemahaman tentang pentingya berhubungan suami atau istri hanya dengan pasangan resmi saja.

Baca Juga: Ciptakan Ruang Digital Produktif, Menteri Johnny: Utamakan Restorative Justice dan Kecakapan Digital

"Kemendikbudristek harusya fokus pada urusan mendidiknya. Cukup mengambil peran sebagai pendidik bukan sebagai hakim atau penegak hukum," tuturnya.

Menurutnya, langkah yang diambil sudah offside. Dan yang paling menyedihkan adalah rakyat Indonesia sudah mengeluarkan anggaran 140 trilyun lebih untuk menggaji pejabat-pejabat di Kemendikbudristek dan membiayai program-programnya selama 24 bulan terakhir tetapi kinerjanya tidak ada yang dapat dibanggakan kecuali memicu kegaduhan demi kegaduhan.

"Kapan ngurus pendidikannya kalau semua waktu, energi, dan sumber daya dipakai untuk mengurusi kegaduhan? Harusnya kinerja mereka dievaluasi, mungkin menterinya tidak secerdas yang diperkirakan banyak orang," tukasnya.

Baca Juga: Waduh! Gregoria Mariska Tunjung Sia-siakan Dua Poin Terakhir, Akhirnya Tumbang di Tangan Musuh

Indra mengatakan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 menambah lagi daftar panjang kebijakan-kebijakan yang menuai kegaduhan selama 24 bulan kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Menag: Seleksi Mahasiswa Sarana Peningkatan Mutu PTKIN

Selasa, 18 Januari 2022 | 21:55 WIB

Inilah Tiga Evaluasi P2G Seminggu PTM 100 Persen

Kamis, 13 Januari 2022 | 21:38 WIB

198 Produk Ekspor Mahasiswa Siap Masuk Pasar Global

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:13 WIB
X