APPI: Kebijakan Terpopuler Terkait Penggelontoran Dana dan Perubahan UU Sisdiknas saat ini Tidak Bermanfaat

- Minggu, 19 Juni 2022 | 21:10 WIB
Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A, menanggapi dengan skeptis beberapa hasil temuan Indikator, terkait efektivitas kebijakan pendidikan Era Mendikbud Nadiem Makarim (Screenshoot instagram/@pendidikankarakterutuh)
Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A, menanggapi dengan skeptis beberapa hasil temuan Indikator, terkait efektivitas kebijakan pendidikan Era Mendikbud Nadiem Makarim (Screenshoot instagram/@pendidikankarakterutuh)

 

JAKARTA,suaramerdeka-jakarta.com-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merilis Temuan Survei Nasional dari Lembaga Indikator tentang Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek (19/6).

Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Doni Koesoema A, menanggapi dengan skeptis beberapa hasil temuan Indikator, terkait efektivitas kebijakan pendidikan Era Mendikbud Nadiem Makarim dalam mentransformasi pendidikan di Indonesia.

“Kebijakan Nadiem yang paling populer dan dinilai bermafaat adalah sifatnya belanja, dan penggelontoran uang,” ujar Doni Koesoema A. menanggapi hasil survey tersebut.

“Empat program yang populer dan dinilai bermanfaat sifatnya dan masuk dalam kuadran II, yaitu diketahui publik dan dirasakan bermanfaat adalah terkait dengan penggelontoran anggaran pendidikan, seperti dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, KIP Kuliah Merdeka, Bantuan Kuota data internet oleh Kemendikbudristek dan Pembelajaran Tatap Muka,” tegas Doni.

Baca Juga: Ini Pentingnya RUU KIA Menurut KPAI

Terkait kebijakan dana BOS, Nadiem hanya melanjutkan apa yang selama ini sudah ada.

 KIP Kuliah dan Bantuan Kuota adalah kebutuhan nyata selama Pandemi. Sementara terkait PTM, mengapa kebijakan ini populer karena orang tua dan siswa sudah ingin pembelajaran dilakukan secara tetap muka setelah hampir 2 tahun dilanda Pandemi. 

"Kebijakan ini meskipun populer tidak terkait langsung dengan transformasi pendidikan di masa depan. Dana BOS dan KIP adalah kebijakan rutin,” sambung Doni.

Halaman:

Editor: Arief Sinaga

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kado Istimewa, Uhamka dapat Akreditasi Unggul

Selasa, 28 Juni 2022 | 21:51 WIB

Kyai Tunanetra Lahirkan Ratusan Hafiz Al Quran

Senin, 27 Juni 2022 | 18:53 WIB
X