Pemerintah Lepas Tanggung Jawab soal Wajib Belajar, Presiden Diminta Turun Tangan

- Rabu, 7 September 2022 | 11:40 WIB
Wakil Ketua NU Circle Ahmad Rizali (Dok. Pribadi)
Wakil Ketua NU Circle Ahmad Rizali (Dok. Pribadi)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) melepaskan program wajib belajar dari tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo diminta turun tangan untuk menghentikan kekacauan ini. 

"Presiden wajib turun tangan langsung menghentikan seluruh kekacauan dalam RUU Sisdiknas," kata Wakil Ketua NU Circle Ahmad Rizali  di Jakarta, Rabu (7/9). 

Menurutnya, amanat Pembukaan UUD 1945 dengan tegas  memberi mandat negara dan  pemerintah. Dimana wajib bertanggung jawab dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Inilah tanggung jawab eksplisit yang harus dilakukan pemerintah. Sekarang, tangung jawab itu dihilangkan dan dilepaskan dalam RUU Sisdiknas," ujarnya.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah adalah dengan menyelenggarakan program wajib belajar. Dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 18, disebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal  yang harus diikuti oleh  warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 

"Dalam RUU Sisdiknas omnibuslaw, tanggung jawab pemerintah  itu dihilangkan. Dalam pasal 1 ayat 13, program wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia," tandasnya.

Pembiayaan
Tak hanya itu, dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 RUU Sisdiknas, kewajiban negara dan pemerintah  terhadap pembiayaan dan penyelenggaraan wajib  belajar, dibebankan kepada masyarakat.

"Pemerintah hanya menyediakan dan  menyelenggarakan program wajib belajar. Akan tetapi tidak wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap program wajib belajar," tegas Pendiri Ikatan Guru Indonesia  (IGI) itu.

Akibatnya, pemerintah juga tidak wajib membiayai seluruh program wajib belajar. Sementara itu, Direktur Vox Populi Institut Indra Charismiadji meminta Presiden menarik kembali RUU Sisdiknas yang telah diajukan ke Baleg DPR RI. 

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

X