PGRI Minta Kemendikbudristek Jelaskan Dasar Penghapusan Tunjangan Guru

- Senin, 19 September 2022 | 21:05 WIB
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjelaskan secara jujur dan terbuka terkait munculnya pemikiran penghapusan tunjangan profesi guru.

Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, penghapusan tunjangan profesi guru adalah kebijakan yang sangat menyakitkan dan merendahkan. Menurutnya, tunjangan profesi bukan sekedar persoalan uang, tetapi sebuah penghargaan dan penghormatan negara terhadap profesi guru.

Terkait dengan aturan tunjangan profesi memang tercantum dalam Pasal 145 Ayat (1) RUU Sisdiknas. Namun dalam pasal tersebut tercantum sebuah frasa "sebelum undang-undang ini
diundangkan". Pihaknya menilai, artinya tunjangan profesi guru akan hilang, jika RUU Sisdiknas ini diundangkan.

"Jika Kemendikbudristek bersungguh-sungguh akan tetap memberikan tunjangan profesi guru (TPG), maka frasa “sebelum undang-undang ini diundangkan” harus dihapus," tandasnya.

Penghapusan frasa tersebut, lanjutnya, sekaligus agar substansi RUU Sisdiknas tidak bias dan multi tafsir serta ada jaminan guru tetap menerima tunjangan profesi. "Lebih dari itu, Kemendikbudristek perlu menjelaskan secara secara jujur dan terbuka, mengapa muncul pemikiran untuk menghapus tunjangan profesi guru," tegas Unifah.

Unifah menuturkan, Kemendikbudristek secara lisan menyatakan bahwa pemberian tunjangan untuk guru ASN akan mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa tunjangan fungsional.

"Namun, ketentuan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas. Hanya disampaikan secara lisan. Selain itu harus disadari, tunjangan profesi berbeda dengan tunjangan fungsional yang melekat dalam jabatan/kepangkatan seseorang," jelasnya.

Karena tidak dinyatakan secara tertulis, lanjutnya, maka menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru. Menurutnya, selama ini tidak pernah ada penjelasan dari Kemendikbudristek, apalagi dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sehingga menimbulkan kekhawatiran.

"Kekhawatiran ini bisa dipahami, karena ketentuan yang sudah tertulis secara tegas dalam undang-undang pun tidak dilaksanakan," tuturnya.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

X