PGRI Minta Kemendikbudristek Jelaskan Dasar Penghapusan Tunjangan Guru

- Senin, 19 September 2022 | 21:05 WIB
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Unifah Rosyidi.

Dirinya menyontohkan, dalam Pasal 82 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan, guru yang belum mendapat sertifikat pendidik wajib memiliki sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak Undang-undang tersebut diberlakukan. Artinya, persoalan sertifikat pendidik
mestinya sudah selesai pada tahun 2015.

"Kenyataannya, Kemendikbudristek mengakui sampai 2022 masih ada 1,6 juta guru yang belum mendapat sertifikat pendidik. Jadi, siapa yang lalai dalam menjalankan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen? Begitupun janji untuk mengangkat satu juta guru PPPK, kenyataannya jauh dari pernyataan yang dulu disampaikan dengan sangat manis," tandasnya.

Untuk itu pihaknya mengatakan, demi meningkatkan kesejahteraan guru sudah selayaknya tunjangan profesi guru tidak dihapuskan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru, sistem pembinaan profesi yang harus diperbaiki. Melalui kedua langkah tersebut akan tercipta guru-guru yang sejahtera dan berkualitas demi kemajuan bangsa.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

Pancasila Membumi di Universitas Pancasila

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:16 WIB
X