Doktor Ida Sumarsih Ungkap Perlunya Perubahan UU Minerba Untuk Relaksasi Kepemilikan Saham Asing

- Selasa, 20 September 2022 | 10:48 WIB
Universitas Pelita Harapan menggelar Sidang Promosi Doktor untuk Ida Sumarsih (Dok: UPH)
Universitas Pelita Harapan menggelar Sidang Promosi Doktor untuk Ida Sumarsih (Dok: UPH)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Sejalan dengan dorongan Presiden RI, Jokowi, dalam diskusinya dengan KADIN dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045 baru baru ini, yang mengajak para pengusaha untuk mengundang investor asing untuk berinvestasi di sektor pertambangan sebagai implementasi  kebijakan pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan, Ida Sumarsih dalam disertasi Doktornya pada sidang promosi Doktor di Universitas Pelita Harapan (UPH) mengungkap perlunya melakukan relaksasi kepemilikan asing pada sektor pertambangan.

Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar sidang terbuka Promosi Doktor Ida Sumarsih,  program doktor Ilmu Hukum pada hari Sabtu, 17 September 2022. 

Pada sidang terbuka promosi doktor tersebut, Ida  berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dampak Nominee Agreement Pada Badan Usaha Pertambangan Minerba Terhadap Kesejahteraan Rakyat"

Baca Juga: Pimpin Apel Komando, Sekretaris BPSDMP Tekankan Pentingnya Kemampuan Koordinasi dalam Bekerja

Ida menemukan pembuatan nominee agreement dianggap sebagai penyelundupan hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kausa yang halal. Namun demikian, nominee agreement  tidak dapat serta merta dianggap batal demi hukum karena harus dilihat terlebih dahulu isi atau materi muatan perjanjianya.

Yang pasti, pembuatan nominee agreement merupakan pilihan dan cara investor asing mengamankan investasinya di Indonesia. Melalui penelitiannya menggunakan kajian Economic Analysis of Law dengan metode Cost and Benefit Analysis pada Kabupaten Morowali dan Kutai Kartanegara terungkap bahwa nominee agreement memiliki dampak positif dan kontributif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di 2 kabupaten tersebut.

Oleh karena itu, dari segi kebijakan, larangan nominee agreement memerlukan peninjauan kembali terutama dengan mengingat manfaatnya dalam menjaga iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Peti Pangeran Philip Dipindah Dari Royal Vault Demi Dikubur Bareng Istrinya Ratu Elizabeth II

"Untuk itu saya mengusulkan relaksasi kepemilikan saham asing melalui perubahan UU Minerba. Agar Nominee agreement tidak digunakan lagi dalam praktek hukum di lingkungan industri pertambangan nasional", ungkap Ida dalam sidang doktoralnya.

Halaman:

Editor: Budi Nugraha

Sumber: Pers Rilis

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gandeng IKCS, President University Gelar Korea Edufair

Selasa, 8 November 2022 | 19:18 WIB
X