Pengamat Pendidikan Sebut Ada Miskonsepsi Soal Wajib Belajar Dalam RUU Sisdiknas

- Rabu, 21 September 2022 | 00:32 WIB
Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji (SM/Prajtna Lydiasari)
Aktivis Pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji (SM/Prajtna Lydiasari)

JAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com - Wajib belajar 13 tahun menjadi salah satu klausul dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini tercantum dalam Pasal 7 RUU Sisdiknas versi Agustus 2022.

Akan hal itu, pengamat pendidikan dari Vox Populi Institut, Indra Charismiadji menilai adanya miskonsepsi akan hal tersebut.

"Desain wajib belajar 13 tahun dalam draf RUU Sisdiknas ini sesat pikir, karena yang dicantumkan di sana itu wajib belajar yang dipahami sebagai kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan ditambah lagi kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan," ujar Indra.

Menurutnya, jika dilihat dari pandangan UNESCO dan pemahaman seluruh dunia yang disebut wajib belajar adalah akses yang diberikan pemerintah agar semua warga negara bisa bersekolah. "Dan 100% dibiayai oleh negara, bukan oleh masyarakat," lanjutnya.

Dikatakan, draf RUU Sisdiknas yang ada sekarang ini justru mengaburkan peran pemerintah sebagai pelaksana dan penanggungjawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia mencontohkan, dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun dalam draf RUU tanggung jawan pemerintah justru dihapus.

"Kemudian menteri dalam UU 20/2003 adalah penanggung jawab bidang pendidikan sekarang menjadi penyelenggara," imbuhnya.

Oleh karena itu dirinya berpendapat, jangan sampai kebijakan pemerintah justru membahayakan masa depan bangsa dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

"Impian kita Indonesia emas menjadi indonesia lemas, karena SDM-nya dirusak, bukan dicerdaskan, karena tidak ada konsep yang jelas dalam pendidikan," tuturnya.

Lebih lanjut Indra juga memberikan catatan agar RUU Sisdiknas dibahas secara komprehensif sesuai dengan problematika dan kondisi pendidikan Indonesia sambil menawarkan solusi nyata, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

Halaman:

Editor: Arif Muhammad Iqbal

Tags

Terkini

X